Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rofik Akbar Afifuddin
Ambon, Jendelakita.com – Provinsi Maluku bakal memiliki tujuh jalur pelayaran baru, yang melintasi wilayah-wilayah yang belum tersentuh jangkauan Kapal Motor (KM) penyeberangan atau feri.
Tujuh jalur pelayaran baru itu kini dalam tahap pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dengan Perusahan Daerah (PD) Panca Karya.
Menurut anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Rofik Akbar Afifuddin, tujuh jalur pelayaran baru itu diusulkan oleh pihak PD. Panca Karya, terdiri dari lima yang telah lebih dulu dikemukakan, disusul dua lainnya sebagai tambahan.
“Ada lima jalur yang diusulkan dengan dua jalur tambahan, yang sudah disampaikan kepada PT. ASDP dan Dinas Perhubungan. Jalur-jalur ini akan disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui tender yang diikuti oleh PD. Panca Karya, ASDP, dan perusahaan pelayaran swasta,” kata Rofik Akbar Afifuddin kepada wartawan di gedung DPRD Provinsi Maluku di Ambon, Rabu (22/1/2025), usia rapat koordinasi dengan PD. Panca Karya.
Terkait kesiapannya, politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menjelaskan bahwa sebelumnya telah disiapkan 10 kapal yang akan melayari tujuh rute tersebut.
Akan tetapi, satu di antaranya harus dikembalikan ke Lelemuku Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sehingga saat ini yang tersedia hanya sembilan kapal.
Dia menjelaskan, dari sembilan kapal itu, delapan di antaranya telah beroperasi. Lima kapal mendapat subsidi dari pemerintah, sedangkan tiga lainnya melayani secara komersil.
Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Maluku itu mengungkapkan bahwa rakor antara Komisi III dengan PD. Panca Karya itu juga membahas tentang subsidi dan proses penggalangan kapal (docking).
Dia menyampaikan, docking menjadi salah satu syarat yang harus dilaksanakan oleh kapal feri sebelum melakukan pelayaran ke rute-rute baru yang akan dibuka itu.
“Biasanya (docking) mendapat subsidi dari pemerintah.(Tetapi) ada perbedaan antara perhitungan pemerintah dan realitas di lapangan yang perlu diselesaikan oleh perusahaan,” terangnya.
Dikatakan, salah kapal yakni KM Bahtera Nusantara belum bisa melayari rute Banda – Tual, lantaran belum melakukan docking.
“KM Bahtera Nusantara siap melayani, tapi syaratnya harus melakukan docking terlebih dahulu sebelum beroperasi,” ujarnya.
Sementara KM Tanjung Sole yang disiapkan untuk melayari lintasan Loliama juga belum bisa beroperasi, lantaran saat ini pemerintah sedang menghitung secara cermat tarifnya, agar tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. (RLA)
