Ketua Komisi III DPRD Maluku, Javet Djemy Pattiselano
Ambon, Jendelakita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku melayangkan teguran keras kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Wilayah Sungai (BWS) setempat terkait buruknya kualitas Proyek Infrastruktur di daerah itu.
Teguran keras dilayangkan Komisi III DPRD Maluku dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbatas dengan mitra, yang berlangsung di baileo rakyat Karang Panjang, Ambon, Selasa (24/6/2025).
Kepada media ini, Ketua Komisi III DPRD Maluku, Javet Djemy Pattiselano mengungkapkan, RDP digelar untuk menindaklanjuti temuan pengawasan di lapangan beberapa waktu lalu terkait kualitas sejumlah proyek jalan dan jembatan, yang jauh dari standar.
“Kami menemukan banyak pekerjaan dengan mutu buruk. Ini menyangkut kepentingan publik, jadi harus dipastikan sesuai standar teknis,” kata Javet Djemy Pattiselanno.
Dia menjelaskan, semua proyek yang sedang dalam proses maupun yang telah selesai dikerjakan itu dibiayai dari APBN dan APBD.
Dikatakan, pihaknya juga menyoroti pemangkasan anggaran di Dinas PUPR Provinsi Maluku dari Rp253 miliar menjadi Rp 191 miliar, yang mencakup belanja pegawai dan operasional. Pemotongan itu berdampak pada realisasi fisik proyek dengan mutu di bawah standar.
“Jika anggaran sudah dipotong, maka pengelolaan harus makin efisien, tanpa mengorbankan mutu. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)-nya juga belum kami terima, dan itu akan kami kejar untuk dasar pengawasan,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan soal perbaikan sejumlah ruas jalan yang rusak oleh BPJN Maluku. Jalan rusak tersebut semuanya masih dalam masa pemeliharaan.
Dikatakan, pihaknya berencana melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan kualitas perbaikan.
“Kami akan turun langsung ke lapangan. Tidak bisa asal kerja,” tegasnya.
Sementara itu, Balai Wilayah Sungai menjanjikan akan melakukan peninjauan ke sungai di Negeri Tial Kabupaten Maluku Tengah, yang selalu meluap saat hujan.
Janji itu diucapkan sebagai respon atas keluhan salah satu warga Tial, saat berlangsungnya RDP.
“Ini yang kita dorong, respon cepat atas kebutuhan rakyat. Sungai tersebut memang perlu pengerukan dan perbaikan talud, agar tidak lagi meluap,” terang Pattiselanno.
Dia menambahkan, Komisi III berkomitmen terus mengawal pelaksanaan proyek infrastruktur di Maluku secara proaktif dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Komitmen tersebut menjadi dasar pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. (DR /RR)
