Ambon, Jendelakita.com – Pada 30 September 2025 lalu, melalui rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD (APBD-P) Provinsi Maluku tahun anggaran 2025 di Ambon, diketahui, dana transfer pusat turun sebesar 9,06 persen atau sebanyak Rp 215,030 miliar lebih.
Kondisi ini mendapat sorotan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Benhur George Watubun.
Kepada wartawan di baileo rakyat Karang Panjang, Ambon, Senin (13/10/2025), Benhur Watubun mengatakan bahwa pemotongan anggaran tersebut dapat berdampak pada berkurangnya kreativitas Pemerintah Daerah dalam menerjemahkan visi misi gubernur dan wakil gubernur.
“Pemerintah Pusat harus lebih mendengar aspirasi dari bawah, karena semangat reformasi sejatinya mengembalikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah. Kalau kegiatan seperti itu terus terjadi, saya tidak tahu. Tapi saya berharap negara berpihak kepada rakyat,” katanya.
Menurut dia, pemotongan dana transfer turut mengganggu pelaksanaan program daerah.
“Kreativitas daerah untuk mengagendakan program sesuai visi misi gubernur pasti terganggu, karena dengan pemotongan itu ruang gerak kepala daerah dan kepala wilayah menjadi sempit,” terangnya.
Dia mengatakan, sebagian besar anggaran daerah kini terserap untuk pembiayaan pegawai, termasuk pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Bayangkan, pengangkatan PPPK itu semua dianggarkan melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Padahal tidak semuanya diperuntukkan ke situ. Lalu dengan apa daerah bisa membangun kreativitas?” Tanyanya.
Dia berpendapat, pemotongan dana transfer dari pusat yang kemudian dialihkan ke kementerian dan lembaga berpotensi melemahkan semangat otonomi daerah.
“Kalau seperti ini, semangat otonomi daerah kita hilang,” ucapnya.
Dia berharap, kunjungan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ke Maluku dapat menjadi momentum untuk mendengar langsung aspirasi pemerintah daerah.
“Kami harap Wapres datang dan dengar aspirasi daerah, supaya kebijakan ke depan lebih berpihak kepada rakyat dan semangat otonomi benar-benar dijaga,” tandasnya. (STN/RLA)
