Ambon, Jendelakita.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon melalui Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) setempat, menepis isu yang menyebutkan bahwa Wali Kota Bodewin Wattimena melakukan tebang pilih dalam kebijakannya untuk mengembangkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Melalui sambungan telepon, Kadis PRKP Kota Ambon, Ivonny Latuputty, menegaskan, isu tebang pilih terhadap pelaku UMKM Negeri Batumerah dan Ahuru tidaklah benar
Menurut dia, penempatan UMKM di kota Ambon lebih didasarkan pada ketersediaan lokasi yang sudah siap. Bukan pada wilayah tertentu yang diistimewakan atau dikesampingkan.
“Ini bukan masalah tebang pilih, tetapi terkait kesediaan tempat, karena lokasi di Wainitu sudah tersedia, maka wali kota mengarahkan agar dimanfaatkan terlebih dahulu. Nantinya, pengembangan juga akan menyasar Batu Merah dengan pembangunan ‘papalele square’ atau pasar papalele,” kata Ivonny Latuputty di Ambon, Rabu (17/9/2025).
Dia menjelaskan, pemanfaatan lokasi UMKM itu sejalan dengan 17 program prioritas wali kota dan wakil wali jota Ambon, khususnya poin kelima.
Dia menekankan, penempatan di Wainitu bukan hanya sekadar membuka ruang bagi UMKM, tetapi juga menghadirkan Ruang Terbuka Publik (RTP) yang dapat dimanfaatkan seluruh warga kota.
Latuputty mengungkapkan bahwa pengembangan kawasan UMKM dilakukan secara bertahap.
Beberapa lokasi lain seperti RTP Air Salobar dan Amahusu juga masuk dalam rencana pembangunan. Hanya saja, saat ini RTP Air Salobar masih dalam tahap pembangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU). Selain itu, RTP tersebut belum dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU). Itu sebabnya, penempatan UMKM di lokasi tersebut belum difungsikan.
“Rencana pengembangan ke depan meliputi tiga lokasi, yakni Air Salobar, Amahusu, dan RTP Wainitu. Jadi tidak benar kalau Pemkot dinilai pilih kasih. Semua berjalan bertahap sesuai kesiapan lokasi,” ungkapnya.
Latuputty menegaskan, setiap kebijakan yang diambil bertujuan untuk mendukung pertumbuhan UMKM secara merata dan berkelanjutan di kota Ambon.
“Pemkot berkomitmen memberikan ruang yang adil bagi semua pelaku UMKM, tanpa ada yang dikesampingkan,” tandasnya. (MCAMBON/RLA)
