Tarif Kapal Cepat Tulehu-Amahai Dikeluhkan Masyarakat, DPRD Maluku Bakal Panggil Pengelola

Ambon, Jendelakita.com – Masyarakat pengguna jasa transportasi laut kapal cepat jurusan Amahai – Tulehu kabupaten Maluku Tengah (Malteng), mengeluhkan mahalnya tarif yang diberlakukan oleh pengelola KM. Expres Cantika 08, PT Pelayaran Dharma Indah.

Pasalnya, tarif yang dipatok oleh perusahaan milik Djoni de Queljoe itu sangat di atas standar kewajaran. Untuk kelas VIP dibanderol seharga Rp330 ribu. Sedangkan VVIP Rp355 ribu.

Menyikapi kondisi itu, anggota DPRD Provinsi Maluku, Rofik Akbar Afifuddin menyatakan, pihaknya akan memanggil direktur PT. Pelayaran Dharma Indah untuk dimintai penjelasannya.

“Kami akan mengundang PT. Pelayaran Dharma Indah atau turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti permasalahan ini,” kata Rofik Akbar Afifuddin kepada wartawan di gedung DPRD Maluku, Ambon, Senin (03/2/2025).

Politisi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menduga, adanya monopoli dalam pengoperasian kapal cepat rute Amahai – Tulehu.

“Kami melihat ada indikasi monopoli yang membuat pengusaha menentukan tarif sesuka hati. Ini tidak boleh terjadi,” tegasnya.

Anggota Komisi III itu menjelaskan, DPRD Maluku akan berkoordinasi dengan PT Pelayaran Dharma Indah, agar ada kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Menurut dia, pihak pengusaha seharusnya mempertimbangkan daya beli masyarakat dalam penetapan tarif.

“Jika kapal reguler tetap beroperasi dengan harga yang lebih terjangkau, maka masyarakat masih memiliki pilihan. Namun, jika jadwal kapal reguler diubah atau dikurangi, ini menjadi masalah besar karena masyarakat dipaksa menggunakan kapal yang lebih mahal,” jelasnya.

Sehari sebelumnya, Minggu, 2 Februari 2025, salah satu putra daerah Maluku Tengah Stevin Melay, mengeluhkan mahalnya tarif kapal cepat milik Djoni de Queljoe itu.

“Jika karena bukan jabatan hari ini, beta orang pertama yang akan memimpin mahasiswa, pemuda dan masyarakat Maluku Tengah untuk melakukan demo besar-besaran terkait trayek kapal cepat yang dimonopoli oleh orang tertentu, sehingga dengan kekuasaan monopoli itu telah menentukan biaya transport laut (kapal cepat) dengan sangat tidak rasional dan proposional yang berakibat pada kesanggupan masyarakat untuk membeli karena terpaksa,” kata Stevin Melay dalam akun Facebooknya.

Melay yang juga Komisioner Bawaslu Provinsi Maluku itu sangat menyayangkan kondisinya saat ini yang tidak bisa lantang bertindak dalam menyuarakan kepentingan masyarakat Maluku Tengah.

“Siooo e, tahun 2010 beta bisa pimpin demo tutup bandara Pattimura berjam-jam yang merupakan fasilitas vital negara demi kepentingan Maluku, kong cuman sorang. Satu langkah pun beta seng mundur, apalagi par beta pung basudara deng rakyat Maluku Tengah. Mar sekali lagi, sayang pung sayang tuang,” sesalnya.

Kalimat itu bila diartikan berbunyi, ” tahun 2010 aku bisa pimpin demo tutup bandara Pattimura berjam-jam yang merupakan fasilitas vital negara, lah ini cuma kamu. Satu langkah pun aku takkan mundur. Apalagi untuk saudaraku rakyat Maluku Tengah. Tapi sekali lagi, sayang sekali.”

Melay berharap, kondisi tersebut bisa disikapi oleh para Anggota DPRD Maluku Tengah dan DPRD Provinsi Maluku daerah pemilihan Maluku Tengah. (RR)