Ambon, Jendelakita.com – Pemerintah Provinsi Maluku harus mengoptimalkan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, John Lewerissa, dalam rapat evaluasi peningkatan PAD antara Komisi II, III, dan IV dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov di baileo rakyat Karang Panjang Ambon, Kamis (3/7/2025).
“Intensifikasi itu bukan sekadar menarik pajak dari yang sudah ada, tapi bagaimana masyarakat bisa diedukasi, diberikan fasilitas, dan diwajibkan untuk membayar pajak secara sadar,” kata John Lewerissa.
Politisi Partai Gerindra menekankan pentingnya pendekatan teknis yang disertai kemauan politik untuk menggali potensi-potensi PAD yang belum tergarap secara maksimal.
Sementara langkah ekstensifikasi, menurut dia, harus dilakukan melalui promosi aktif dan perluasan basis wajib pajak.
“Kita tidak bisa hanya menunggu. Harus ada kegiatan yang mendorong masyarakat sadar pajak,” imbuhnya.
Dia menyampaikan, sumber potensi PAD bukan hanya pajak dan retribusi. Salah satu potensi besar yang belum tergarap yakni pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
Menurut wakil rakyat dapil kota Ambon itu, limbah B3 bisa menjadi komoditas ekspor yang menguntungkan jika dikelola dengan baik.
“Selama ini kita hanya menumpuk limbah itu. Padahal sekarang ada teknologi yang memungkinkan limbah diekspor dan diolah kembali. Kita bisa dapat dua kali, dari pengumpulan dan dari penjualan,” ucapnya.
Dikatakan, saat ini, lahan penyimpanan limbah B3 di Maluku masih sangat terbatas, hanya sekitar 10 meter bujur sangkar.
Namun, dia optimistis, dengan kerja sama dan dukungan regulasi yang tepat, pengelolaan limbah itu bisa menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.
“Ini usul saya sejak awal. Kalau dikelola dengan benar, bukan cuma urusan lingkungan yang selesai, tapi juga bisa menjadi sumber penerimaan yang nyata,” ujarnya mantap.
Dia berharap, seluruh OPD mulai berpikir strategis dan kreatif dalam mencari peluang-peluang baru, demi memperkuat kemandirian fiskal di Maluku.
“Catatan ini harus menjadi perhatian semua pihak dalam menyusun langkah pembangunan ke depan,” tegasnya. (DR/RR)
