Pantai Liang, salah satu aset wisata penyumbang PAD bagi Pemerintah Provinsi Maluku, terletak di Negeri Liang Kabupaten Maluku Tengah.
Ambon, Jendelakita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyoroti aset penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata di Maluku yang hanya bersumber dari tiga destinasi, yakni Pantai Liang, Pantai Namalatu dan Gong Perdamaian Dunia.
Padahal potensi pariwisata di Provinsi Maluku berlimpah, baik pesona alam, budaya dan sejarah, yang bisa diakomodir dalam skema retribusi PAD.
“Retribusi kita masih bergantung pada tiga destinasi itu. Ini sangat terbatas. Padahal potensi wisata kita sangat besar. Harus ada perluasan cakupan dan penguatan manajemen wisata,” kata Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Dali Fahrul Syarifudin.
Pernyataan Dali Fahrul Syarifuddin itu disampaikan saat berlangsungnya rapat kerja Komisi IV dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi setempat di baileo rakyat Karang Panjang Ambon, Selasa (8/7/2025).
Dia meminta OPD mitra penghasil PAD harus segera menyusun strategi pengembangan wisata secara menyeluruh, agar dapat memperluas basis pendapatan daerah, tanpa membebani masyarakat.
Anggota Komisi IV lainnya juga menyoroti isu yang sama. Yan Zamora Noach meminta agar OPD pengumpul harus lebih aktif dan inovatif.
Menurut dia, Dinas Pariwisata harus melakukan promosi yang dapat menembus pasar global. Jangan cuma mengandalkan tiga aset wisata itu saja.
“Kita punya destinasi kelas dunia seperti Banda Neira dan Saparua, tapi belum tergarap maksimal,” kritik Noach.
Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta agar OPD pengumpul retribusi lebih terbuka dan akuntabel, terutama dalam pengelolaan aset dan peningkatan fasilitas penunjang wisata.
Sedangkan Lucky Wattimury menyinggung soal aset sejarah yang ada di Pulau Banda dan Saparua, yakni Benteng Belgica dan Benteng Amsterdam.
Dia mengatakan, seharusnya dua benteng peninggalan penjajah itu masuk dalam skema pengembangan wisata yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD.
“Jangan hanya tarik PAD dari tiga lokasi itu saja. Kita punya aset budaya dan sejarah yang bisa dimaksimalkan. Bahkan bisa jadi magnet wisata global,” ucap Wattimury.
Semetara Noaf Rumauw mempertanyakan kenapa hanya tiga lokasi wisata yang jadi penyumbang PAD.
“Kita ini punya banyak potensi wisata. Kenapa hanya tiga tempat yang dipungut retribusi? Pariwisata harus jadi perhatian utama, tidak boleh stagnan seperti sekarang,” katanya.
Adapun Julius Rotasouw, menyinggung soal strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah, di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini.
Dia menyarankan agar OPD pengumpul harus fokus pada sektor yang sangat berpotensi meraih pendapatan tinggi.
“Belanja jangan lebih besar dari pendapatan. Kalau tidak dikendalikan, kita akan berutang. Komisi harus jeli membaca kondisi ini dan mendorong OPD bekerja dengan efisien dan inovatif,” ujarnya.
Dia mengarahkan agar fenomena alam Meti Kei yang akan berlangsung Oktober – November mendatang harus dimanfaatkan untuk memaksimalkan promosi wisata Maluku.
Sementara itu, Yunus Serang meminta perhatian khusus bagi pengembangan wisata Banda Neira yang dulu sangat termasyhur.
Komisi IV DPRD Maluku berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap kinerja OPD penghasil PAD.
Mereka mendorong agar setiap OPD melakukan inovasi, memperkuat tata kelola, dan bersinergi dalam menyusun strategi peningkatan pendapatan, demi kemajuan Maluku. (DR /RR)
