Rapat Komisi II DPRD Maluku dengan mitra para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi. Rapat beragendakan pembahasan capaian realisasi program/kegiatan dan anggaran OPD tahun 2024
Ambon, Jendelakita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan melakukan pengawasan tahap pertama ke lima kabupaten, usai gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 mendatang.
Kepada wartawan di baileo rakyat Karang Panjang, Ambon, Senin (17/2/2025), Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, mengatakan, pengawasan tersebut bertujuan memantau realisasi dari belanja kegiatan yang dibiayai dari APBN dan APBD tahun anggaran 2024.
“Sesuai Keputusan Badan Musyawarah, pengawasan seharusnya dilaksanakan pada awal Februari. Tetapi, karena menunggu pelantikan gubernur dan wakil gubernur, insyaa Allah setelah 20 Februari ini kita mulai melaksanakan pengawasan,” kata Irawadi.
Dia menjelaskan, sebelumnya Komisi II DPRD Provinsi Maluku telah melakukan rapat dengan mitra yang adalah para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah provinsi untuk membahas realisasi belanja APBN dan APBD 2024.
Rapat tersebut dihadiri mitra Komisi II DPRD antara lain Dinas ESDM, Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, serta Dinas Ketahanan Pangan.
Dalam pertemuan tersebut, setiap OPD menyampaikan laporan program dan kegiatan mereka sebagai bahan kajian bagi Komisi II, sebelum melakukan pengawasan.
Dia menjelaskan, dari Dinas Ketahanan Pangan memaparkan soal programnya antara lain bantuan beras yang diberikan kepada masyarakat berdasarkan nama dan alamat (by name by address).
“Kami telah menerima seluruh data kegiatan dari mitra OPD dan akan mempelajarinya sebelum melakukan verifikasi di lapangan,” jelasnya.
Politisi partai Nasdem itu berharap, setiap OPD dapat bekerja sama dengan baik agar pengawasan berjalan lancar sesuai harapan.
“Kami berharap dalam pelaksanaan pengawasan nanti, ada perwakilan dari mitra kerja yang mendampingi, agar bisa langsung menjelaskan program dan kegiatan yang telah dilakukan di lapangan,” pungkasnya.
Beberapa waktu lalu, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda menyampaikan dalam rapat bersama Komisi II bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) di daerah itu pada Oktober 2024 sebesar 98,86.
Sedangkan Kadis Ketahanan Pangan Provinsi Maluku, Faradilla Attamimi mengatakan, sebanyak 128.443 paket beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) disalurkan ke Maluku dalam 2024 oleh Pemerintah Pusat.
“Itu merupakan bantuan pangan bagi masyarakat yang terdiri dari beras, yang dibagikan untuk sembilan bulan. Jadi dalam 12 bulan di tahun ini, beras itu dibagikan untuk sembilan bulan,” kata Faradilla Attamimi.
Dia menambahkan, 128.443 paket beras tersebut disalurkan untuk keluarga penerima manfaat di 11 kabupaten kota. (RLA)
