Ambon, Jendelakita.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikeluhkan banyak pihak, termasuk di Maluku.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Benhur George Watubun mengatakan, siapapun yang memilih Prabowo pada pemilihan 14 Februari 2024 lalu agar berhenti mengeluh dan menerima konsekuensi dari keputusan mereka.
“Yang pilih Prabowo stop mengeluh,” kata Benhur George Watubun kepada wartawan di baileo rakyat Karang Panjang, Ambon, Selasa (18/2/2025).
Menurut dia, dalam konteks bernegara, kebijakan efisiensi anggaran harus didukung. Apalagi hal itu telah dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
“Menurut saya, efisiensi anggaran itu hanya kata halus. Sebut saja pemotongan anggaran,” ucapnya.
Dia menilai bahwa pemborosan anggaran banyak terjadi di kementerian dan lembaga, bukan di daerah.
Dikatakan, daerah justru telah sering melakukan pemotongan anggaran. Contohnya, untuk kepentingan pemilihan umum (pemilu), di mana daerah harus menganggarkan dana untuk pihak penyelenggara dan keamanan.
Politisi PDI Perjuangan itu kembali mengingatkan, agar yang memilih Prabowo untuk berhenti mengeluh dan menerima konsekuensi dari keputusan yang telah diambil. (RR)
