Ambon, Jendelakita.com – Puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Paguyuban Buru Selatan (Bursel) berunjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, mengeluhkan minimnya pasokan listrik di daerah mereka.
Dalam demo yang berlangsung Senin (8/7/2024) koordinator Aliansi Paguyuban Buru Selatan, Fandy, mengatakan, beberapa desa dan kecamatan di kabupaten yang dipimpin Bupati Safitri Malik Soulisa itu tidak mendapatkan pasokan listrik. Sementara yang sudah ada jaringan listriknya pun sering padam.
Kondisi itu berdampak pada aktivitas masyarakat setempat. Selain itu, pasien yang dirawat di RSUD Namrole tidak tertangani dengan baik lantaran matinya aliran listrik.
“(Merujuk) pada UU Nomor 30 point ke-29 soal pembangunan nasional baik listrik maupun sarana prasarana lainnya, maka kami masyarakat Buru Selatan juga ingin mendapatkan sentuhan pembangunan nasional terkait dengan listrik, yang belum teraliri dengan baik di beberapa desa dan kecamatan di Kabupaten Buru Selatan,” kata Fandy dalam orasinya
Dia menjelaskan, wilayah Bursel yang terkendala listrik di antaranya Kecamatan Leksula dan Kepala Madan, Desa Mowali, Wamkana, Batu Tulis, Wafat, dan Dusun Walafau.
“Kita semua ketahui bahwa listrik merupakan kebutuhan prima dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun sangat disayangkan karena tidak ada pasokan listrik dengan baik di Buru Selatan, sehingga berdampak pada proses pembelajaran anak sekolah yang menjadi terganggu akibat hidup dalam kegelapan,” jelasnya.
Yang lebih parah, imbuhnya, pasien penderita serangan jantung yang dirujuk dari Leksula ke Namrole harus dirujuk lagi dari Namrole ke Kota Ambon akibat gangguan listrik yang terjadi.
Melalui DPRD Maluku, Fandy bersama teman-temannya menuntut keadilan, agar mereka dapat sejahtera secara nyata dalam menikmati fasilitas penerangan milik PT PLN.
Dikatakan, sarana prasarana listrik memang ada, namun mengalami kerusakan. Sementara jaringan yang sudah beroperasi sering gangguan.
Aliansi Paguyuban Buru Selatan berharap, dilakukan perbaikan atau normalisasi terhadap instalasi yang sudah ada, mengingat telah mangkrak sejak 2021.
“Kami mohon kebijakan dari DPRD Provinsi Maluku yang mempunyai kewenangan penuh untuk memproses aliran listrik, agar dapat terealisasi dengan baik di Buru Selatan,” ungkap Fandy.
Dia meminta, DPRD Provinsi Maluku melihat persoalan yang mereka alami, agar listrik dapat teraliri di Buru Selatan.
“Karena Buru Selatan merupakan bagian dari Provinsi Maluku dari NKRI, sehingga wajar untuk mendapatkan fasilitas yang layak,” tandasnya.
Demo Aliansi Paguyuban Buru Selatan diterima oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Richard Rahakbauw, yang didampingi Wakilnya Saodah Tethool.
Kepada pendemo, Rahakbauw mengatakan, Komisi III DPRD Provinsi Maluku selalu siap menerima dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi baik secara lisan maupun tulisan.
Rahakbauw memastikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ketua Komisi II, Jhon Lewerissa, dan akan ditindaklanjuti dengan peninjauan ke lapangan (on the spot). (RLA)
