Ambon, Jendelakita.com – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, John Lewerissa, mengatakan, pada 2026 semua desa di Maluku Teraliri listrik.
“Dalam 2026, PLN menargetkan, semua desa di Provinsi Maluku bisa teraliri listrik,” kata John Lewerissa.
Hal itu dia sampaikan kepada Jendelakita.com, usai menggelar rapat dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara dan Aliansi Paguyuban Buru Selatan di ruang Komisi II DPRD Maluku di Ambon, Jumat (12/7/2024).
Lewerissa mengatakan, rapat tersebut digelar untuk menindaklanjuti unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Paguyuban Buru Selatan di Halaman Kantor DPRD Maluku pada Senin, 8 Juli 2024 lalu. Saat itu, Aliansi Paguyuban Buru Selatan menuntut perhatian DPRD atas kondisi desa-desa di wilayah mereka yang selama ini belum tersentuh listrik.
“Tadi kita Komisi II sudah memanggil PLN, dan sudah mendengarkan sendiri penjelasan dari PLN disaksikan oleh teman-teman dari Aliansi Paguyuban Buru Selatan. Memang ada beberapa faktor yang menjadi penghambat sehingga masyarakat di sana tuh belum menikmati listrik dengan sepenuhnya,” jelas Lewerissa.
Dia menjelaskan, faktor penghambat belum tersalurnya listrik di Buru Selatan disebabkan terkendala infrastruktur jalan.
Selain itu, kurangnya sosialisasi terkait tanaman-tanaman yang dimiliki oleh masyarakat setempat, yang dapat menggangu jaringan listrik. Ketidaktahuan masyarakat akan kendala tersebut menyebabkan mereka enggan menebang tanamannya, yang rata-rata berumur panjang.
“Masyarakat di sana enggan sekali untuk tanaman-tanamannya ditebang. Padahal jalur itu kan harus bebas dari hambatan-hambatan tersebut. Dengan demikian, karena masyarakat belum bisa memberikan dengan kerelaan hati (tanamannya ditebang) sehingga listrik belum bisa dinyalakan. Hal itu berkaitan dengan keselamatan masyarakat juga,” ungkap Lewerissa.
Dia menyatakan, pada pasarnya PLN siap untuk menyalurkan listrik. Untuk memastikan hal itu, dijadwalkan Senin, 15 Juli 2024, Komisi II bersama PT PLN dan Aliansi Paguyuban Buru Selatan akan meninjau langsung desa-desa yang belum teraliri listrik di Kabupaten Buru Selatan. Di sana, mereka akan mendengarkan langsung keterangan dan penjelasan dari masyarakat.
Sementara itu, Senior Manager transmisi dan distribusi PT. PLN (Persero) Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Redy Zusanto, mengatakan, ada enam desa di Kabupaten Buru Selatan yang belum menyala listriknya.
“Sebenarnya di beberapa lokasi sudah ada jaringan. Kita sudah bangun dan selesaikan tahun 2023 lalu. Waewali, Wamkana dan Waemulang. Tapi ada kendala teknis memang untuk menyalakan,” kata Redy Zusanto.
Dia menjelaskan, jaringan yang sudah ada itu belum bisa dialiri listrik. Hal itu dikarenakan jaringan tersebut rusak di beberapa titik di sejumlah desa.
Selain itu, pihaknya terkendala tanaman milik masyarakat yang menghalangi jaringan listrik.
“Masalah yang kita sampaikan didengar oleh Komisi II dan dengan cepat kita ambil keputusan bersama untuk survei sama-sama di lokasi, karena memang ini kendala-kendala teknis. Di PLN kita bisa menyelesaikan apabila mungkin pohon-pohon yang dimaksud atau lokasi yang dimaksud bisa ada dukungan masyarakat supaya bisa kita laksanakan,” terang Redy Zusanto.
Kendala lainnya diungkapkan Redy Zusanto yaitu, masyarakat belum siap untuk membayar biaya pemasangan. Padahal jaringan listrik sudah terpasang dan siap dinyalakan.
“Jadi karena kondisi ekonomi, sehingga jaringan kita standby,” tandasnya.
Saat berunjuk rasa pada Senin, 8 Juli 2024 lalu, Aliansi Paguyuban Buru Selatan menyampaikan bahwa ada enam desa di wilayah mereka yang belum tersentuh listrik. Enam desa itu tersebar di Kecamatan Namrole, Leksula dan Kepala Madan. (RLA)
