Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Wellem Kurnala,
Ambon, Jendelakita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku tidak bisa memaklumi menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama dua tahun berturut-turut. Kondisi ini dinilai mencerminkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil belum maksimal menggali potensi ekonomi lokal.
Sorotan itu muncul saat rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Tahun Anggaran (TA) 2025 di ruang paripurna DPRD Maluku, Ambon, Selasa (21/4/2026).
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, Wellem Kurnala, menegaskan penurunan PAD bukan persoalan administratif biasa, melainkan soal kemampuan birokrasi mencari uang untuk daerah.
“Kalau pendapatan daerah menurun, berarti kita bicara soal kinerja. Ini harus dievaluasi secara menyeluruh,” kata Kurnala.
Ia mendesak Gubernur Hendrik Lewerissa segera mengevaluasi pimpinan OPD di sektor penghasil PAD. Menurut dia, Pemprov harus melihat akar masalah, bukan hanya terpaku pada laporan.
Beberapa faktor yang disorot antara lain minimnya inovasi, pengawasan yang lemah, dan pengelolaan sumber pendapatan yang belum optimal.
Selain itu, DPRD juga menyinggung banyak aset daerah yang masih tidur. Salah satunya Pasar Mardika. Kinerja UPTD di sana belum memberi kontribusi nyata terhadap PAD.
“Kalau UPTD tidak mampu menghadirkan studi kelayakan atau target pendapatan yang jelas, maka libatkan pihak ketiga agar pengelolaannya lebih profesional,” ujar Kurnala.
DPRD juga mendorong Pemprov mempercepat pengembangan sektor strategis, termasuk proyek Blok Masela dan investasi lain, supaya dampaknya langsung terasa pada pendapatan daerah.
Pansus memperingatkan, tanpa pembenahan menyeluruh, PAD berpotensi terus turun. Akibatnya, kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik akan semakin terbatas.
