Ambon, Jendelakita.com – Kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Dexlite menuai sorotan DPRD Maluku. Legislator menilai kebijakan itu memperlebar kesenjangan distribusi BBM bersubsidi, terutama di wilayah kepulauan.
Ketua Komisi III DPRD Maluku Alhidayat Wajo mengatakan, kenaikan Dexlite berjalan bersamaan dengan pemangkasan usulan kuota BBM subsidi dari pemda. Akibatnya, penyaluran Pertalite dan Bio Solar di daerah tidak merata.
“Kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga Dexlite, sementara di sisi lain memangkas usulan BBM subsidi dari pemda. Dampaknya, distribusi BBM seperti Pertalite dan Bio Solar menjadi tidak merata,” ujar Alhidayat di Baileo Rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (6/5/2026).
Ia menilai keputusan itu tidak mempertimbangkan daya beli masyarakat maupun kondisi produksi daerah. Tanda pelemahan ekonomi lokal sudah muncul, salah satunya lewat penurunan harga kopra di Maluku Tengah hingga Rp 900 per kilogram.
Alhidayat juga mengingatkan bahwa kenaikan BBM non-subsidi dan BBM industri bisa menghambat perputaran ekonomi. Sebagian besar aktivitas ekonomi di Maluku masih ditopang sektor swasta.
“Kalau swasta mulai melakukan efisiensi, dampaknya bisa ke pemutusan hubungan kerja dan penurunan ekonomi secara luas,” katanya.
Ia meminta pemerintah pusat lebih cermat menetapkan kebijakan energi. Menurut Alhidayat, setiap keputusan BBM berdampak luas bagi masyarakat di wilayah kepulauan seperti Maluku.
