Suasana perayaan HUT Provinsi Maluku ke 80 tahun di ruang paripurna DPRD setempat, Selasa (19/8/2025)
Ambon, Jendelakita com – Provinsi Maluku masih mengalami ketinggalan dalam usianya yang ke 80 tahun.
Hal itu disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku, Benhur George Watubun, dalam rapat paripurna istimewa peringatan HUT ke-80 provinsi yang lahir pada 19 Agustus 1945 itu.
“80 tahun bukan usia muda. Ini adalah usia yang matang. Pertanyaan kritisnya, apakah Maluku sudah maju dan berkembang ? Jawabannya, ya, tetapi juga belum. Faktanya, Maluku masih tertinggal dalam pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, hingga pembangunan infrastruktur,” tegas Benhur di Ambon, Selasa (19/8/2025).
Menurut dia, ketertinggalan tersebut membutuhkan intervensi kebijakan nyata, juga sinergi dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Dia menyampaikan, dalam perjalanan sejarahnya, Provinsi Maluku telah dipimpin oleh 20 orang gubernur, baik definitif, pejabat, maupun pelaksana tugas, yang semuanya tidak boleh dilupakan.
“Sejarah ini harus menjadi spirit untuk bersatu dan membangun Maluku agar berdiri sejajar dengan daerah lain,” ucapnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, langkah penting yang harus dilakukan untuk kemajuan Maluku adalah percepatan realisasi program strategis nasional seperti pengelolaan Blok Masela, Blok Abadi, dan pembangunan bendungan.
Dia menilai, langkah itu dapat menjadikan Maluku sebagai pusat ekonomi baru di Indonesia.
Sementara itu, berbagai masalah kemasyarakatan seperti pelayanan publik, transportasi antar-pulau, infrastruktur jalan, jembatan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hingga isu lingkungan masih menjadi pekerjaan rumah besar m, yang harus dituntaskan oleh pemerintah daerah saat ini.
Watubun mengungkapkan, masyarakat Maluku menaruh harapan besar kepada Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakilnya Abdullah Vanath untuk melakukan terobosan baru dalam pembangunan.
Selanjutnya, dia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kohesi sosial dengan semangat persaudaraan.
Tak lupa, dia meminta kewaspadaan dari masyarakat terkait intensitas hujan yang tinggi, yang berpotensi menimbulkan bencana alam.
Dia juga mengajak semua elemen masyarakat untuk tidak terlihat dalam konflik, yang tidak ada manfaatnya.
“Sebagai pimpinan DPRD, mahkota yang saya kenakan bukanlah simbol pribadi, melainkan milik rakyat. Mari kita hentikan konflik yang tidak bermanfaat. Rakyat menanti kerja nyata untuk keluar dari penderitaan, agar sandang, pangan, dan lapangan kerja dapat terpenuhi,” ajaknya.
Ucapan terima kasih dia sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi membangun Maluku. (DR/RLA)
