Anggota DPRD Provinsi Maluku, Ary Sahertian
Ambon, Jendelakita.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Ary Sahertian, menyampaikan kekhawatirannya terkait implementasi dari pinjaman dana yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp1,5 triliun.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu mengungkapkan, pinjaman tersebut telah disetujui oleh DPRD, setelah melalui evaluasi keuangan mendalam.
Namun, dia menekankan bahwa proses itu tidak berarti akhir dari tanggung jawab DPRD. Para wakil rakyat menghendaki adanya pemerataan penyaluran dari belanja dana. Selain itu, hal yang tak kalah penting adalah pencegahan kebocoran dana dan tantangan implementasinya di daerah kepulauan.
“Persetujuan hanyalah awal. Yang lebih penting adalah, bagaimana dana ini dijalankan dengan baik, tanpa kebocoran, dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” kata Ary Sahertian kepada wartawan, di Ambon, Kamis (4/12/2025).
Dia mengatakan, isu kebocoran dana dalam proyek pembangunan selalu menjadi kekhawatiran masyarakat Maluku. Beberapa kasus di masa lalu menjadikan rakyat waspada terhadap penggunaan dana besar seperti itu.
“Kita tidak mau mengulang kesalahan masa lalu. DPRD akan membentuk tim pengawasan khusus, yang akan memantau setiap tahap penyaluran dan implementasi program,” tegasnya.
Tentang tantangan di daerah kepulauan, menurut Ary, biaya operasional dan transportasi antar pulau akan menjadi faktor penting yang harus diperhitungkan dalam penyaluran dana.
“Maluku memiliki ribuan pulau. Jadi, menyalurkan program ke setiap kabupaten/kota tidak semudah di daerah daratan. Kita harus menyusun strategi yang efisien, agar dana tidak terbuang di biaya administratif, atau transportasi yang berlebihan,” ucapnya.
Dia menyebut, beberapa tokoh masyarakat dan organisasi sipil telah menyampaikan harapan mereka terkait pinjaman ini, antara lain agar sebagian dana dialokasikan untuk program pemberdayaan nelayan dan petani, yang merupakan tulang punggung ekonomi Maluku.
“Kita harus mendengarkan suara masyarakat. Banyak dari mereka menginginkan dana ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sektor primer, yang banyak menyentuh rakyat,” jelasnya.
Pada kesempatan berbeda, Sahertian menegaskan bahwa pemerataan penyaluran ke seluruh kabupaten/kota harus menjadi prioritas.
“Tidak boleh ada daerah yang ketinggalan. Baik itu Buru, Tual, Seram, maupun Ambon, semua harus mendapatkan manfaat yang adil. Ini adalah janji kita kepada rakyat Maluku,” tegasnya. (RR)
