“Keharmonisan politik itu sewajarnya, tetapi kekeluargaan selamanya,” Daim Baco Rahawarin
Ambon, Jendelakita.com – Jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan berlangsung 27 November mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku menginisiasi program terkait desa yang menolak politik uang (money politics).
Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan Humas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, Daim Baco Rahawarin mengatakan, desa yang menolak politik uang dikemas dalam Program yang bertajuk “Mangente Kampong”.
Menurut dia, dalam program itu, Bawaslu Provinsi Maluku akan mendatangi setiap desa/kelurahan/kampung di 11 kabupaten/kota untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat.
“Yang pertama adalah menyampaikan bahwa politik ini bukan soal ‘bakalai kintal, lalu katong bakalai sampe bertahan mati-matian’ (bertengkar terkait halaman, lalu kita bertengkar sampai bertahan mati-matian,” kata Daim Baco Rahawarin, saat berlangsungnya coffe morning yang digagas Pemerintah Provinsi Maluku di Cafe Panorama, Ambon, Senin (18/11/2024).
Dia mengatakan, pihaknya memberi edukasi kepada masyarakat bahwa pilkada itu soal siklus kekuasaan yang setiap lima tahun akan berganti.
“(Bahwa) hari ini punya dia, besok (giliran) orang lain. Itu yang kami sampaikan ke masyarakat, agar keharmonisan politik itu sewajarnya, tetapi kekeluargaan selamanya,” terangnya.
Dia menambahkan, dalam “Mengente Kampong”, masyarakat diajak untuk menghindari kampanye hitam, politik uang, politisasi Suku Agama Ras dan Antar-golongan (SARA) dan lainnya. (RR)
