Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala
Ambon, Jendelakita.com – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mendapatkan pinjaman sebesar Rp1,5 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026 gagal. Pemprov Maluku cuma berhasil mendapatkan pinjaman Rp296 miliar, anjlok hampir 80 persen.
Angka itu diungkap Wakil Ketua DPRD Maluku, Abdullah Asis Sangkala, usai memimpin rapat paripurna Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan 2026 di gedung DPRD Maluku, Ambon, Kamis (17/9/2026).
“APBD kita harus melakukan perubahan dari awalnya yang kita rencanakan pinjaman sebesar Rp1,5 triliun,” kata Asis Sangkala.
Pinjaman SMI Rp196 M, Bank Maluku Rp100 M
Dari laporan Pemprov ke DPRD, total pinjaman yang sudah pasti didapat bersumber dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Rp196 miliar, dan PT Bank Maluku Rp100 miliar. Totalnya Rp296 miliar.
“Dari PT SMI, terakhir yang kami dapatkan laporan dari pemerintah daerah, Rp196 miliar. Kemudian dari Bank Maluku sebesar Rp100 miliar,” ungkap Sangkala.
Dia menyampaikan, dengan dana pinjaman yang jauh dari harapan, APBD Perubahan 2026 mau tidak mau harus dirombak.
Program-program yang tadinya disusun dengan asumsi dana Rp1,5 triliun, sekarang harus dipangkas dan dipilih yang paling prioritas.
“Di perubahan ini harus kita putuskan untuk dimasukkan dalam APBD dan semua kegiatannya harus kita tetapkan di perubahan ini,” tegasnya
Selain soal nominal yang kecil, DPRD juga menyiroti soal aturan plafon pinjaman.
Menurut Sangkala, ada ketentuan plafon pembiayaan yang terkait Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan. DPRD Maluku masih membutuhkan penjelasan detail dari Pemprov soal dasar perhitungannya.
“Beberapa penyesuaian dengan aturan pusat yang harus kita lakukan,” ucapnya.
Kini, pembahasan APBD Perubahan akan berfokus pada 3 tiga hal, yakni perjelas struktur pembiayaan, sumber pinjaman yang jelas, dan program apa saja yang benar-benar bisa dibiayai dengan Rp296 miliar itu.
Anjloknya pinjaman ini menjadi ujian serius bagi fiskal Maluku pada sisa tahun anggaran 2026.
