Ambon, Jendelakita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku melalui Komisi III menyoroti proyek peningkatan Jalan Piru–Loki di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang Baru masuk masa pemeliharaan, tapi sudah ada titik yang rusak.
Persoalan itu mengemuka saat rapat dengar pendapat dengan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku, kontraktor, dan LSM Komando Garuda Sakti di ruang Komisi III, Selasa (14/7/2026).
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu langsung meminta kejelasan terkait masalah tersebut. Ia mempertanyakan pekerjaan proyek apakah sudah selesai 100 persen selesai atau masih ada yang menggantung.
Ia kemudian memperoleh jawaban dari pihak kontraktor bahwa pekerjaan sudah mereka tuntaskan sesuai kontrak, dan kini memasuki masa pemeliharaan. Namun, masih ada sekitar dua kilometer yang belum dikerjakan, lantaran di luar lingkup kontrak.
“Kalau memang masih dalam masa pemeliharaan, maka setiap kerusakan yang muncul harus menjadi tanggung jawab kontraktor untuk segera diperbaiki,” kata Halimun Saulatu dalam rapat.
Wakil rakyat dari Partai Demokrat itu memastikan bahwa Komisi III DPRD Maluku akan meninjau langsung lokasi proyek, setelah menuntaskan agenda di Jakarta, beberapa hari ke depan.
Tujuannya, memastikan kualitas pekerjaan di lapangan sesuai dengan yang tertera di dokumen.
Soroti Drainase Halimun juga menyoroti masalah drainase. Menurut dia, banyak proyek jalan nasional yang hanya fokus ke aspal, tapi abai dengan saluran air. Akibatnya, ketika turun hujan, jalan cepat rusak.
“Apakah standar Balai Jalan memang membangun jalan tanpa diikuti drainase? Ini perlu dijelaskan karena drainase merupakan bagian penting untuk menjaga umur dan kualitas jalan,” tanyanya.
Dia menegaskan, pembangunan jalan tidak bisa hanya kejar target fisik. Standar teknis harus dipenuhi, termasuk sistem drainase agar umur jalan lebih panjang.
Komisi III berjanji akan terus mengawal proyek infrastruktur di Maluku. Pengawasan dilakukan agar anggaran negara tidak mubazir dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat SBB.
“Proyek ini pakai uang negara. Jadi harus akuntabel, bermutu, dan tahan lama,” tegas Halimun
