Rapat paripurna dalam rangka penyampaian pidato perdana gubernur Maluku, yang dipimpin Ketua DPRD Benhur George Watubun
Ambon, Jendelakita.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Benhur George Watubun, mendukung sikap Gubernur setempat Hendrik Lewerissa, untuk menolak perilaku menjilat dan memuji dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan birokrasi.
“Budaya semacam itu tidak seharusnya menjadi kebiasaan di lingkungan pemerintahan, karena tidak termasuk dalam kompetisi yang layak,” kata Benhur Watubun, saat berlangsungnya rapat paripurna penyampaian pidato perdana gubernur Maluku di baileo rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (05/03/2025).
Dia menyatakan, sependapat dengan Gubernur Hendrik Lewerissa, ketika menyampaikan arahan dalam apel akbar dengan para ASN Provinsi Maluku di auditorium Universitas Pattimura Ambon, Rabu pagi, sebelum mengikuti rapat paripurna.
Saat itu, Hendrik Lewerissa berpesan kepada para ASN agar jangan ada lagi budaya memuja dan memuji gubernur dan wakil gubernur, seperti yang ditujukan dalam kepemimpinan sebelumnya.
“Jangan ada lagi yang melakukan entertain kepada kami. Jangan ada yang menjilat kami. Jangan memuja kami dengan puja-puji yang tidak penting bagi kami,” bunyi pesan Hendrik Lewerissa, saat itu.
“Kita harus mengedepankan profesionalisme, bukan berlomba-lomba memuji,” kata Benhur Watubun.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi oleh gubernur dan wakil gubernur Maluku periode 2025-2030, terutama terkait keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang diakibatkan oleh kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.
Dia meminta pemerintah daerah provinsi Maluku untuk terus berinovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Selain itu, Pemprov Maluku diharapkan dapat bersinergi dengan DPRD dan pemerintah kabupaten/kota.
Watubun menegaskan, pentingnya profesionalisme dalam birokrasi.
Dia meminta, agar para pejabat dalam pemerintahan harus ditempatkan berdasarkan kompetensi, latar belakang pendidikan dan keahlian. Bukan berdasarkan faktor politik atau dukungan dalam pilkada.
“Kita harus menempatkan pejabat sesuai dengan kapasitas dan profesionalisme, bukan karena kedekatan politik. Oleh sebab itu, penting bagi DPRD untuk mengawal seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, agar berjalan sesuai aturan dan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Watubun lantas mengajak semua pihak untuk bersatu mendukung kepemimpinan gubernur dan Wakil gubernur Maluku, demi keberhasilan pembangunan daerah lima tahun ke depan. (RR)
