Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, didampingi Wakil Wali Kota Ely Toisuta (kanan) dan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Kota (Sekkot) Roberd Sapulette (kiri), usai rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS 2026 di gedung DPRD Kota Ambon, Rabu (26/11/2025).
Ambon, Jendelakita.com – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengungkapkan harapannya terkait potensi defisit anggaran yang akan terjadi pada 2026, menyusul berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD) sebanyak Rp132 miliar, dari total dana yang sebelumnya diterima sebesar Rp971 miliar lebih.
Kepada wartawan di gedung DPRD Kota Ambon, Belakang Soya, Rabu (26/11/2025), Bodewin Wattimena menyampaikan bahwa di tengah keterbatasan anggaran dan transfer keuangan ke daerah yang menurun jauh, pihaknya berupaya memaksimalkan segala potensi yang ada, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tetap berlangsung baik tahun depan.
“Kita telah menyiapkan beberapa alternatif skema untuk menutup potensi defisit anggaran. Salah satu harapan Pemerintah Kota (Pemkot) adalah adanya relaksasi dari Pemerintah Pusat (Pempus) pada 2026 terkait transfer keuangan ke daerah,” kata Wattimena usai rapat paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS 2026 di gedung DPRD Kota Ambon, Rabu (26/11/2025).
Dia menyatakan, pihaknya berharap pada 2026 ada relaksasi dari pemerintah pusat terkait transfer keuangan, sehingga bisa menutup potensi defisit anggaran.
“Jika tidak, maka kita akan mengupayakan peminjaman. Tapi tidak besar, hanya untuk menutupi defisit saja,” ucapnya.
Dia menekankan bahwa pinjaman itu dilakukan setelah melalui berbagai pertimbangan. Tujuannya, agar tidak membebani daerah.
Dia menegaskan, jika terjadi pinjaman, maka pihaknya akan mengupayakan agar pelunasannya selesai dalam 2028. “Karena jumlahnya tidak besar bisa kita cicil setiap bulan,” imbuhnya.
Dikatakan, saat ini jumlah besarnya dana pinjaman tersebut belum ditentukan, lantaran Pemkot Ambon sedang menunggu kepastian relaksasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan dikucurkan pada semester pertama 2026.
Diharapkan, pembiayaan untuk potensi defisit anggaran bisa dilakukan setelah adanya relaksasi DAU. Jika hal itu tidak terjadi, maka Pemkot Ambon telah menyiapkan skema penanganan sesuai kebutuhan.
“Defisit ini belum terjadi. Kita hanya menghitung pendapatan dan menyesuaikannya dengan kebutuhan belanja, termasuk pengaspalan jalan dan kegiatan prioritas lainnya,” tandasnya. (RLA)
