Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama 11 bupati/walikota se-provinsi Maluku dalam pertemuan di sela-sela retreat di Magelang, Minggu (23/2/2025)
Magelang, Jendelakita.com – Pada hari ketiga pelaksanaan retreat/retret (pembekalan para kepala daerah) di Magelang, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, meminta kepada para bupati/walikota yang dipimpinnya untuk membangun sinergitas antara provinsi dan kabupaten/kota.
Hal itu disampaikan Lewerissa dalam pertemuan di sela-sela kegiatan pembekalan di Magelang, Minggu (23/2/2025), di hadapan para bupati/walikota se-provinsi. Pertemuan tersebut digelar dalam upaya membangun Maluku yang lebih baik ke depan.
“Membangun Maluku tidak dapat dilakukan secara parsial yaitu pemerintah provinsi dan kabupaten kota berjalan sendiri-sendiri. Namun dibutuhkan sinergitas, sehingga pembangunan itu dapat dilakukan secara simultan, maka diperlukan kesamaan persepsi dan tindakan,” kata Hendrik Lewerissa.
Ia bersama 11 bupati/walikota se-Maluku itu menyamakan persepsi, bertukar pikiran, menyatukan derap langkah bersama untuk membangun sinergitas dalam kebersamaan.
Lewerissa mengatakan bahwa retret yang dilakukan saat ini merupakan upaya pemerintahan Prabowo-Gibran untuk dapat menyatukan pikiran dan langkah membangun Indonesia ke depan, yang berakar dari pembangunan kabupaten, kota dan provinsi.
Menurut dia, persoalan utama di Maluku adalah menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang perlu dilakukan secara terpadu oleh pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, sehingga benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu, pentingnya pengelolaan investasi yang perlu direalisasikan, dalam upaya penyerapan tenaga kerja.
“Kami memohon dukungan doa dari masyarakat Maluku semua, untuk kami di Magelang, sehingga bisa melewati program retret dengan baik,” pinta Hendrik.
Pasangan Gubernur dan wakil Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa – Abdullah Vanath dalam kepemimpinannya memiliki visi dan misi yang tertuang dalam Sapta Cita, yakni :
Satu, meningkatkan tata kelola pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat (good governance and public service).
Dua, pengentasan kemiskinan dan pengurangan tingkat pengangguran (pro poor and unemployment).
Tiga, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas.
Empat, peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk memperlancar konektivitas antar dan intra wilayah.
Lima, pengelolaan lingkungan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengeloaan sumber daya alam yang sustainable (etis, responsif, akuntabel).
Enam, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan. Serta pemberian insentif bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Dan membuka aksesibilitas pasar untuk mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah.
Tujuh, penataan dan revitalisasi lembaga sosial kemasyarakatan, dalam semangat hidup orang basudara, berbasis adat budaya dan kearifan lokal, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. (Diskominfo Maluku /RLA)
