Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu
Ambon, Jendelakita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku melalui Komisi III mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) setempat untuk membuat peta rawan bencana banjir, sebagai dasar perencanaan infrastruktur penahan luapan air kali.
Desakan itu disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Maluku, Halimun Saulatu, dalam rapat bersama BWS Maluku dan pihak-pihak teknis terkait penanganan bencana banjir.
“Balai Wilayah Sungai segera memiliki peta rawan bencana. Pasalnya, sampai saat ini Balai Wilayah Sungai Maluku belum memiliki itu,” kata Halimun Saulatu kepada wartawan di baileo rakyat Karang Panjang, Ambon, Senin (22/9/2025).
Politisi Partai Demokrat itu menegaskan, pentingnya langkah konkret dari instansi teknis dalam upaya mitigasi bencana, khususnya dengan penyusunan peta rawan banjir yang komprehensif.
Menurut dia, Laporan daerah terkait rawan banjir saat ini tidaklah menggambarkan kondisi rill di lapangan.
“Daerah rawan banjir dilaporkan hanya lima lokasi. Padahal masih banyak tempat lain yang belum terakomodir,” ungkapnya.
Diketahui, saat ini DPRD Maluku menerima keluhan dari masyarakat terkait meluapnya kali Waitomu di Kecamatan Sirimau Kota Ambon, beberapa hari lalu, akibat hujan.
Luapan air kali bukan saja menyebabkan banjir, tapi juga sedimentasi.
Komisi III kemudian merespon keluhan warga itu dengan mengundang pihak-pihak teknis untuk rapat bersama membahas persoalan tersebut.
BWS Maluku yang membidangi masalah itu diminta untuk menyusun peta rawan bencana banjir secara rinci, agar dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
Selain itu, dengan peta tersebut dapat dilakukan langkah-langkah antisipatif bencana, saat musim hujan.
“Kami berharap, pembahasan ini tidak hanya berhenti di forum, tetapi ditindaklanjuti dengan kerja nyata demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tandas Saulatu. (DR/RR)
