Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu
Ambon, Jendelakita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku meminta semua pemerintah daerah se-Maluku untuk bersama menyusun peta konektivitas pembangunan yang akan diusulkan ke kementerian, guna menyelaraskan program antar provinsi dan kabupaten/kota.
Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Maluku, Halimun Saulatu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat se-Maluku di ruang paripurna balai rakyat Karang Panjang, Ambon, Jumat (30/1/2026)
“Kementerian berharap ada konektivitas yang jelas, karena itu dibutuhkan satu peta besar yang menjadi pegangan bersama agar pembangunan benar-benar terintegrasi,” kata Halimun Saulatu.
Menurut dia, pemerintah provinsi perlu membuka ruang koordinasi yang lebih transparan, agar data hubungan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota dapat menjadi acuan bersama.
Dikatakan, selama ini, perbedaan perencanaan antar-level pemerintahan kerap memicu tumpang tindih program pembangunan.
Politisi Partai Demokrat itu juga meminta agar dilakukan rapat bersama seluruh kepala dinas PUPR se-Maluku, sebelum dilakukan pengawasan tahap I 2026 pada 3 Februari mendatang.
Rapat tersebut diperlukan untuk menelusuri asal-usul usulan program, pembagian kewenangan, serta dampak pekerjaan terhadap masyarakat.
Selanjutnya, pengawasan harus dilakukan acara terpadu bersama semua kepala dinas tersebut. Dengan begitu, akan diperoleh gambaran utuh terkait program pembangunan yang dikerjakan oleh lembaga teknis di bawah kementerian PUPR.
Halimun Saulatu berharap, agenda rapat dan pengawasan terpadu tersebut dapat segera dijadwalkan. Dengan demikian, kompetensi, usulan, dan komitmen pembangunan dapat disatukan dalam kerangka kerja bersama antara provinsi dan kabupaten/kota.
“Kalau ini dijalankan, pengawasan tidak lagi sekadar formalitas, tetapi menjadi kerja utama kolaborasi demi kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Sebelumnya, Komisi III DPRD Provinsi Maluku mendatangi kantor Kementerian PUPR di Jakarta untuk mengadukan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur yang terhambat, lantaran kebijakan efisiensi anggaran.
Hasil pertemuan tersebut dibahas kembali dalam rapat Komisi III DPRD Provinsi Maluku terkait sinkronisasi perencanaan dan pengusulan pembangunan infrastruktur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang berlangsung hari ini (RLA/ST)
