Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku dapil SBB, Ismail Marasabessy
Ambon, Jendelakita.com – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Ismail Marasabessy, menyoroti tragedi keracunan masal yang dialami lebih dari 100 siswa di Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), akibat konsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 20 Oktober 2025.
“Keracunan yang terjadi di SBB ini sangat berpengaruh terhadap psikologis anak-anak kita, yang hingga kini belum kembali mengonsumsi makanan bergizi gratis itu,” kata Ismail Marasabessy kepada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Selasa (21/10/2025).
Menurut dia, insiden ini telah membuat orang tua siswa menjadi khawatir dan cenderung melarang anak-anak mereka untuk mengonsumsi makanan bergizi gratis yang disediakan di sekolah.
“Ini menjadi cerita tersendiri bahwa MBG yang seharusnya menyehatkan, justru bisa menjadi ancaman. Maka dari itu, orang tua sekarang sudah wanti-wanti kepada anak-anak mereka agar tidak lagi mengonsumsi MBG dari sekolah,” ujarnya.
Wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) SBB itu mendesak agar dilakukan evaluasi total terhadap program tersebut.
Dikatakan, jika MBG adalah program resmi pemerintah, maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan menjamin kualitas serta keamanan pangan.
“Kalau MBG ini benar-benar bergizi, maka jalankan dengan tanggung jawab. Tapi jika justru menjadi racun, sebaiknya dihentikan karena tidak ada manfaatnya,” ucapnya tegas.
Dia mengungkapkan bahwa program ini masih dalam tahap awal dan baru diterapkan di beberapa sekolah di Kairatu, Waimital (Gemba), dan Hatusua. Sementara wilayah lainnya belum menerima program tersebut.
“Ini harus dievaluasi sebelum diperluas ke daerah lain. Banyak orang tua kini khawatir dan enggan menerima MBG karena dampak kejadian kemarin,” imbuhnya.
Marasabessy lantas mengusulkan agar sekolah-sekolah yang belum mendapatkan program MBG, terutama di daerah pegunungan, diberikan dana langsung yang dikelola oleh pihak sekolah. Dengan demikian, sekolah dapat bertanggung jawab penuh atas makanan yang dikonsumsi siswa.
“Tidak mungkin pihak sekolah memasak makanan untuk meracuni murid-muridnya sendiri. Jadi, ada baiknya pengelolaan diberikan ke sekolah dengan pengawasan yang ketat,” tandasnya.
Diketahui, lebih dari 100 siswa yang keracunan MBG di SBB berasal dari SD Inpres Talaga Ratu, MI 2 Kairatu, dan salah satu PAUD di Desa Kairatu.
Peristiwa itu memicu trauma mendalam bagi para siswa dan orang tua. Masyarakat setempat pun khawatir dengan pelaksanaan program tersebut yang tidak memenuhi syarat keamanan. (RLA)
