Ambon, Jendelakita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku mendorong di bentuknya panitia khusus (pansus) terkait pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk memastikan implementasinya berjalan dengan baik.
Menurut Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur G Watubun, langkah tersebut penting untuk menjawab berbagai persoalan strategis, termasuk penataan Pasar Mardika Ambon yang hingga kini masih menuai sorotan.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun, usai mengikuti rapat gabungan Komisi I, II, dan III bersama mintra teknis pengumpul Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan BUMN terkait, yang berlangsung di baileo rakyat Karang Panjang, Ambon, Senin, (26/1/2026)
Rapat tersebut membahas sejumlah agenda penting terkait kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dan implementasi kebijakan anggaran.
Menurut Watubun, usulan pembentukan pansus merupakan bagian dari upaya DPRD untuk memastikan kebijakan yang telah diputuskan tidak berhenti di atas kertas.
Dikatakan, APBD yang telah disahkan harus segera dieksekusi secara konkret dan terukur, agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Tadi ada usul bahwa kita bentuk pansus. Kita akan pergunakan secara baik. Intinya yang kita buat ini sesuatu yang strategis, karena dari awal kita sudah mengingatkan, tahun kemarin, dan harus dilakukan secara praktis di tahun berjalan ini, karena kita sudah putuskan APBD, tinggal bagaimana eksekusinya,” kata Benhur Watubun.
Ia menjelaskan, DPRD tidak ingin proses pelaksanaan anggaran berjalan lamban dengan berbagai alasan administratif di kemudian hari.
Menurut dia, keterlambatan eksekusi berpotensi merugikan daerah dan melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Jangan eksekusi lama-lama nanti pakai alasan di kemudian hari,” ucapnya tegas.
Dia menambahkan, DPRD Maluku juga mendorong agar seluruh OPD dapat bekerja secara terintegrasi dan profesional. Integrasi kerja antar-OPD dinilai penting agar setiap perangkat daerah mampu membuktikan kinerjanya, khususnya dalam menyetor pendapatan secara optimal kepada pemerintah daerah.
“Kita mendukung supaya semua proses berjalan dengan baik, mengintegrasikan kerja-kerja dari semua OPD yang ada, supaya OPD tersebut bisa mampu membuktikan dirinya untuk menyetor dengan baik ke pemerintah daerah,” tandasnya. (***)
