Akses jalan depan Kantor Desa Hunuth, lokasi di mana dua kelompok masa sempat berhadap-hadapan, sebelum kedatangan aparat
Ambon, Jendelakita.com – Pertikaian antara warga Desa Hunuth dan Hitu di kawasan Teluk Ambon yang kembali pecah dan menelan korban jiwa menuai sorotan dari kalangan mahasiswa.
Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Ambon mendesak agar pimpinan kepolisian di Maluku segera dievaluasi.
Ali Usemahu, Fungsionaris Pimpinan Cabang IMM Kota Ambon, menilai, peristiwa tersebut memperlihatkan lemahnya antisipasi aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia menyebut, sudah seharusnya Kapolda Maluku Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan bersama Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease AKBP Yoga Putra Prima Setya dievaluasi dan bahkan diganti.
“Bentrok Hunuth–Hitu bukan pertama kali terjadi. Pola konfliknya berulang, namun aparat selalu terlambat mengantisipasi. Situasi ini menunjukkan adanya kelalaian dalam pencegahan. Karena itu, kami mendesak Kapolri untuk mengevaluasi bahkan mengganti Kapolda Maluku dan Kapolresta Ambon–PP Lease,” kata Ali Usemahu dalam keterangan persnya, Selasa (19/8/2025).
Konflik Hunuth–Hitu kali ini bermula dari tewasnya Abdal P, seorang siswa SMK Negeri 3 Ambon, yang diduga menjadi korban penikaman saat pulang sekolah. Peristiwa ini memicu kemarahan wargan Hitu, sehingga ketegangan dengan cepat meluas menjadi bentrokan terbuka antara dua desa yang bertetangga.
Pasca bentrok, Wali Kota Ambon bersama Kapolresta Ambon-PP Lease turun langsung ke lokasi konflik untuk melakukan mediasi awal. Mereka juga didampingi oleh tokoh adat, pemuda, dan tokoh agama guna menenangkan massa, serta memastikan jalur komunikasi antarwarga tetap terbuka, demi mencegah konflik susulan.
Menurut Usemahu, masyarakat seharusnya mendapatkan rasa aman tanpa harus menunggu jatuhnya korban jiwa. Ia menekankan, tugas aparat tidak sebatas hadir setelah kerusuhan pecah, tetapi juga melakukan deteksi dini, pencegahan, dan koordinasi dengan tokoh adat maupun pemuda di wilayah rawan konflik.
“Kalau konflik seperti ini terus berulang, maka publik wajar mempertanyakan keseriusan kepolisian di Maluku. Pemimpin institusi yang gagal memberi jaminan keamanan harus dievaluasi demi marwah kepolisian itu sendiri,” tegasnya.
Berdasarkan catatan, konflik Hunuth –Hitu sudah berulang kali pecah dalam dua dekade terakhir, dengan motif yang beragam, mulai dari perkelahian antarindividu, kasus kriminal, hingga persoalan batas tanah. Pola konfliknya sama insiden kecil yang tidak segera ditangani, lalu berkembang menjadi pertikaian massal.
Selain menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, konflik tersebut juga berdampak pada aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Akses jalan utama yang menghubungkan kawasan Teluk Ambon sering terputus saat bentrokan terjadi, memicu keresahan bagi warga sekitar yang sebenarnya tidak terlibat langsung.
Lemahnya deteksi dini aparat serta kurangnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat rekonsiliasi antarwarga membuat konflik rawan kambuh. Jika tidak ada langkah serius, konflik horizontal di Maluku berpotensi menjadi “warisan” yang terus berulang lintas generasi.
“Jangan sampai konflik horizontal di Maluku menjadi warisan yang terus berulang dari generasi ke generasi. Aparat keamanan harus hadir lebih proaktif, bukan reaktif,” tutup Ali. (***)
