Ambon, Jendelakita.com – Maluku merupakan provinsi yang lamban untuk pemulihan (recovery) diri pasca konflik sosial 25 tahun lalu.
Hal itu disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Rofik Akbar Afifudin, kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, Rabu (4/9/2024)
“Maluku termasuk provinsi yang lamban me-recovery dirinya, pasca konflik. (Daerah) yang lain sudah gak ada yang ngomong konflik. Jangan bicara pertumbuhan ekonomi naik, ketika orang bicara menyerang (soal pertumbuhan) angka kemiskinan yang turun, lalu alasan konflik, alasan covid,” kata Rofik Akbar Afifudin.
Menurut dia, kadang ada pihak yang membangun logika yang tidak linear dengan kondisi sebenarnya di Maluku.
“Jadi anomali-lah. Kadang-kadang masalah ini ditanggapi dengan alasan ini, kemudian masalah itu bicara alasan ini, karena memang agak sulit untuk mendeskripsikan bahwa bisa berhasil membangun Maluku,” imbuhnya.
Dia mengatakan, inilah saatnya bagi masyarakat Maluku untuk menentukan pilihan yang benar dan tepat kepada orang yang tepat untuk memimpin Maluku.
Dikatakan, Maluku membutuhkan sosok pemimpin baru, agar bisa keluar dari kondisi saat ini.
“Maluku harus butuh yang baru. Tinggal masyarakat memilih. Kan ada dua pasangan (calon gubernur dan wakil gubernur Maluku) yang baru,” tandasnya.
Saat ini, roda pemerintahan di Maluku dipegang oleh Penjabat Gubernur, Sadali Ie.
Sebelumnya, Maluku dipimpin oleh Gubernur Murad Ismail dan Wakilnya Barnabas Orno.
Murad Ismail kini maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang dijadwalkan berlangsung 27 November 2024. Calon petahana itu memilih Michael Wattimena sebagai pasangannya.
Lawan Murad dalam pilkada Maluku ada dua, yakni Jeffry A Rahawarin yang berpasangan dengan Abd Mukti Keliobas, dan Hendrik Lewerissa bersama Abdullah Vanath. (RLA)
