Ambon, Jendelakita.com – Indikator utama untuk membangun investasi di Provinsi Maluku adalah stabilitas keamanan yang telah diletakkan oleh Gubernur Maluku Periode 2019 – 2024, Murad Ismail (MI) dan Wakilnya Barnabas Orno (BO).
Hal itu dikemukakan oleh pakar ekonomi dari Universitas Pattimura, Prof. Teddy Christianto Leasiwal, dalam bincang-bincang dengan wartawan di Ambon, Jumat (6/9/2024).
Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Unpatti itu, selama lima tahun kepemimpinan MI – BO, Provinsi Maluku kondusif untuk iklim investasi.
“Masalah investasi masuk dan tidak itu persoalan bisnis. Tetapi kalau kita siap untuk menerima investasi dengan salah satu item stabilitas keamanan, maka Maluku aman, dengan (bekas) wilayah konflik,” ungkap Leasiwal.
Dia berasumsi, konflik sosial yang melanda Maluku pada 1999 – 2002 terjadi cukup besar. Tapi, selama MI – BO memimpin, kondisi keamanan Maluku stabil.
“Di masa beliau itu kan stabil terus, sehingga itu menjadi indikator utama untuk melakukan investasi di Provinsi Maluku. Kalau kita bicara dari sisi bahwa investasi itu memerlukan ketersediaan infrastruktur, itu kan persoalan kedua, lain lagi,” jelasnya.
Dia mengatakan, membangun infrastruktur membutuhkan pembiayaan yang besar, yang tidak akan mungkin dicapai dalam lima tahun kepemimpinan. Pembangunan infrastruktur itu harus berkelanjutan.
“Kalau misalnya beliau pemimpin yang sekarang bangun infrastruktur, tentu dampaknya belum bisa hari ini. Dampaknya nanti lima – sepuluh tahun ke depan,” ujarnya.
Dikatakan, lima – sepuluh tahun ke setelahnya baru bisa dihitung “multiplayer” efek dari dampak pembangunan infrastruktur.
Setelah itu, baru bisa dilihat periode pengembalian modal, keuntungan, dampak sosial dan kestabilan pembangunan.
“Kalau cuma lima tahun belum bisa dihitung kestabilan. Tapi yang pasti bahwa kita aman,” tegasnya.
Dia berharap, siapapun pemimpin Maluku ke depan, dasar stabilitas keamanan yang sudah ada itu terus dijaga.
Setelah itu, barulah dikembangkan Infrastruktur-infrastruktur penunjang seperti akses pelabuhan laut, transportasi udara, kapal-kapal penyeberangan antar pulau (Fery) yang dikelola oleh daerah dan lainnya, agar semua itu bisa mendekatkan wilayah Maluku satu dengan lainnya.
“Langkah berikut baru kita berpikir soal bagaimana mengembangkan komoditas kita,” pungkasnya.
