Kadis LHP Kota Ambon Alfredo Jansen Hehamahua dalam wawancara usai mengikuti rapat internal dengan Panja DPRD setempat di ruang paripurna, Senin (21/7/2025).
Ambon, Jendelakita.com – Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon Alfredo Jansen Hehamahua meminta Panitia Kerja (Panja) DPRD setempat untuk menemukan solusi konkret yang bisa mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi sampah rumah tangga.
“Jangan hanya jadi tempat rapat-rapat formal, tapi harus benar-benar menghasilkan solusi, khususnya bagaimana meningkatkan PAD dari sektor retribusi sampah,” kata Alfredo Jansen Hehamahua, usai mengikuti rapat internal Panja DPRD Kota Ambon di ruang paripurna, Senin (21/7/2025).
Menurut dia, belum ada solusi efektif dalam pengelolaan retribusi sampah di Kota Ambon. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mendelegasikan kewenangan penarikan retribusi dilakukan oleh pemerintah di tingkat desa, kelurahan dan kecamatan.
Dia menjelaskan, sejak retribusi sampah tidak lagi digabungakan dengan tagihan listrik PLN, DLHP kesulitan mendapatkan data, sehingga harus melakukan pemungutan retribusi secara manual dari warga.
Selain itu, DLHP perlu melakukan sosialisasi lagi, lantaran masih banyak warga yang keliru memahami retribusi sampah.
Menurut dia, warga menganggap iuran sampah mencakup pengangkutan sampah dari rumah-rumah ke tempat pembuangan sementara (TPS), lalu ke tempat pembuangan akhir (TPA). Namun faktanya, retribusi sampah hanya untuk pengangkutan sampah dari TPS ke TPA.
“Retribusi hanya bisa berjalan kalau pelayanannya juga berjalan baik. Ini tantangan tersendiri. Di satu sisi, kita harus pungut secara langsung, tapi di sisi lain, kita terbatas pada sarana, prasarana, dan SDM,” ucap Alfredo.
Dia menyampaikan, keterbatasan armada pengangkut sampah masih menjadi hambatan besar. Kota Ambon membutuhkan 27 unit truk pengangkut sampah. Saat ini hanya 10 unit yang aktif. Akibatnya, beberapa kawasan seperti Kudamati, Batu Gajah, Passo hingga Kecamatan Leitimur Selatan belum terlayani maksimal.
DLHP, kata Alfredo, mendapat bantuan empat unit kendaraan roda tiga bertenaga listrik (tosa) dari PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku-Maluku Utara (UIW MMU). Namun proses penyerahannya masih menunggu penyesuaian jadwal dari General Manager PLN Awat Tuhuloula.
Dia berharap, dengan beragam tantangan yang dihadapi, Panja DPRD Kota Ambon bisa berperan aktif merumuskan kebijakan strategis. Bukan hanya sekadar membahas tanpa hasil yang pasti, karena jika PAD dari retribusi sampah membaik, maka bisa dialokasikan untuk penambahan armada pengangkut sampah.
“Kita juga masih pertimbangkan daya tahan kendaraan listrik ini (dari PLN). Sampah itu basah dan cepat merusak kendaraan. Jadi, kita tidak mau buru-buru tanpa pertimbangan teknis,” ungkapnya. (**)
