Ambon, Jendelakita.com – Penjabat Gubernur Maluku, Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, memimpin jalannya “High Level Meeting” (HLM) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi, Kamis (4/7/2024), di lantai VI Kantor Gubernur Maluku, menyikapi tingginya inflasi saat ini.
Rapat tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Maritje Pattiwaellapia, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Maluku Suryadi Sabirin, para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, pimpinan perbankan, instansi vertikal, pelaku ssaha, dan stakeholder terkait.
Sadali mengatakan, samapi saat ini persoalan inflasi masih menjadi konsen Pemerintah Pusat, dan menjadi program prioritas yang harus dilakukan oleh Provinsi Maluku. Saat ini inflasi Maluku pada Juni 2024 berada pada angka 3,63 persen year on year (yoy).
“Di mana berdasarkan data BPS, inflasi Kota Ambon menjadi 4,49 persen, Kota Tual 3,39 persen, dan Kabupaten Maluku Tengah 2,64 persen yoy, yang artinya kita memerlukan langkah bersama dalam menjabarkan strategi 4K, yakni ketersediaan barang, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” kata Sadali.
Ia mengatakan, saat ini berdasarkan kondisi rill, Kota Ambon dilanda cuaca hujan secara intens, yang menyebabkan harga barang naik, misalnya ikan.
Dikatakan, nelayan kurang mendapatkan hasil tangkapan karena gelombang yang tinggi.
“Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan holtikultura, seperti greenhouse. Namun hal itu tidak mencukupi, dan ditambah dengan pelaksanaan pasar murah. Rencananya, dalam sebulan akan dilakukan selama lima kali, dan memberikan bantuan cold storage untuk nelayan tangkap,” jelasnya.
Ia berharap, melalui rapat itu semua pihak dapat bekerjasama dalam rangka meringankan beban masyarakat, terutama membantu jika terjadi penimbunan baik yang dilakukan oleh pedagang maupun produsen.
“Mari kita bersama terlibat dalam pengendalian inflasi untuk melindungi hak masyarakat,” pungkasnya. (Diskominfo Maluku /RLA)
