Ambon, Jendelakita.com – Pemerintah Provinsi Maluku menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dan Persiapan Pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, Kamis (4/7/2024) di lantai II Kantor Gubernur di Ambon.
Kegiatan itu dilakukan menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Inflasi yang dirangkaikan dengan Percepatan Penanggulangan Polio bersama Menteri Dalam Negeri, beberapa waktu lalu.
Rapat dipimpin langsung oleh Penjabat Gubernur Maluku Ir. Sadali Ie, M.Si., IPU, yang diikuti Penjabat Ketua TP-PKK Provinsi Maluku Nita Sadali, Asisten I Setda Maluku Djalaluddin Salampessy, para Bupati/Walikota, Pimpinan OPD terkait provinsi dan kabupaten/kota, TNI Polri, dan lainnya.
Sadali mengatakan, beranjak dari capaian Inflasi yang tinggi selama dua bulan terakhir, telah dilaksanakan “High Level Meeting” bersama distributor dan perbankan.
“High Level Meeting” telah menghasilkan beberapa keputusan, yakni akan dibangun pasar inflasi yang menjual barang kebutuhan pokok sesuai Harga Eceran Tertinggi yang akan disuplai oleh Bulog dan distributor,” kata Sadali Ie.
Selain itu, diputuskan memberikan subsidi terhadap selisih kenaikan harga komoditas penyumbang inflasi, penertiban ongkos distribusi barang kebutuhan pokok, antisipasi curah hujan tinggi pada Mei – Agustus, serta antisipasi keterbatasan stok komoditas hortikultura saat curah hujan tinggi dengan menyiapkan plastik pelindung tanaman (screen house)
“Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya berharap perhatian serius dari kita semua, khususnya TPID kabupaten kota, agar segera mengambil langkah-langkah strategis dalam penanggulangan inflasi, sehingga capaian inflasi kita terkendali sesuai sasaran yaitu 2,5 persen lebih dari atau kurang dari satu,” ungkapnya.
Sementara terkait polio, dijelaskan oleh Sadali bahwa penyakit tersebut menular disebabkan oleh infeksi virus, yang nantinya dapat merusak sisten syaraf tubuh penderita, sehingga beresiko terjadi kelumpuhan, sulit bernafas, atau bahkan kematian.
“Berdasarkan penilaian resiko menggunakan tool standar yang dikeluarkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), Indonesia dikategorikan wilayah resiko tinggi penularan polio, di mana sebanyak 32 atau 84 persen provinsi dan 399 atau 78 kabupaten/kota di Indonesia masuk dalam kategori ini,” jelasnya.
Ia menjelaskan, Kejadian Luar Biasa (KLB) polio tipe II, sejak akhir 2022 hingga saat ini dilaporkan terjadi di Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Tengah dan Papua Pegunungan, yang mana status ini belum dicabut.
Dijelaskan, selain polio tipe II, kasus polio tipe I juga dilaporkan terjadi di Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu dibutuhkan upaya respon imunisasi yang masif dengan cakupan tinggi dan merata, untuk memutuskan transmisi virus polio, baik tipe I maupun II.
“Dalam rangka memutus transmisi virus polio dan meningkatkan imunitas terhadap polio maka akan dilaskanakan Pekan Imunisasi Nasional Polio di Provinsi Maluku dalam dua tahap, yang disasarkan kepada seluruh anak usia 0-7 tahun, tanpa memandang status imunisasi sebelumnya,” terang Sadali.
Dia memastikan, estimasi sasaran di Provinsi Maluku sebanyak 275.564 anak. Adapun vaksin yang digunakan yakni Novel Oral Polio Vaccine Type 2 (NOPV2), dengan target cakupan sekurang-kurangnya 95 persen untuk masing-masing putaran.
“Segera lakukan langkah persiapan dengan sebaik-baiknya, dengan membuat mikroplanning, melakukan sosialisasi dan koordinasi lintas sektor, lintas program dan masyarakat pada umumnya,” tandasnya. (Diskominfo Maluku /RLA)
