Ambon, Jendelakita.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengajukan penundaan pelaksanaan kegiatan Kemah Bela Negara Tingkat Nasional, yang dijadwalkan berlangsung di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Oktober 2025 mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku, Sadali Ie mengatakan, penundaan kegiatan tersebut diajukan melalui surat gubernur nomor 400.5 / 7.16 tanggal 21 April 2025 tentang Penjadwalan Kembali Provinsi Maluku Sebagai Tuan Rumah Kemah Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2025.
Surat tersebut mendapat persetujuan dari Kwartir Nasional (Kwarnas) dengan balasan bernomor 0121-00-K, tertanggal 9 Mei 2025 tentang Penundaan Kegiatan Kemah Bela Negara Tingkat Nasional Tahun 2025.
“Perlu kami tegaskan kembali bahwa kebijakan ini dimaksudkan agar kita sebagai tuan dan nyonya rumah dapat melakukan persiapan dengan lebih baik, guna menjaga nama baik, marwah dan wibawa Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten MBD dan masyarakat,” kata Sadli Ie di rumah dinas Sekda Maluku, Ambon, Jumat (30/5/2025).
Dia menambahkan, Pemprov Maluku akan melakukan Koordinasi lebih lanjut dengan Pemerintah Kabupaten MBD, Kwarnas, Kwarda Maluku, dan stakeholder lainnya terkait pelaksanaan Kemah Bela Negara Tingkat Nasional.
“Diharapkan, event ini tidak hanya terfokus pada kegiatan pramuka semata, tetapi juga dapat dikemas dengan berbagai kegiatan dan informasi sektor unggulan daerah yang dimiliki, baik sumberdaya alam, pariwisata, pagelaran seni/budaya, pameran produk UMKM, ekspos kuliner dan lainnya yang dapat memberikan “multiplier effect” bagi Masyarakat Maluku pada umumnya dan Masyarakat MBD pada khususnya,” ungkapnya.
Dia menambahkan, jika pelaksanaan Kemah Bela Negara Tingkat Nasional itu dirancang dan dikelola secara efektif, dapat menjadi kekuatan dan potensi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, demi terwujudnya transformasi menuju Maluku yang maju, adil dan sejahtera.
Transformasi tersebut sebagai upaya menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Semua ini dilakukan semata-mata ‘par Maluku pung bae’ (untuk kebaikan Maluku,” jelasnya.
Pelaksanaan Kemah Bela Negara Tingkat Nasional di MBD pada Oktober 2025, ditetapkan berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2023 di Aceh.
“Pemerintah Provinsi Maluku menyambut gembira dan sangat mendukung pelaksanaan kegiatan nasional tersebut. Namun karena adanya kebijakan efesiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dalam rangka menyukseskan agenda dimaksud, diperlukan Langkah-langkah persiapan yang lebih matang, baik dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten MBD, kwarda pramuka dan stakeholder lainnya,” imbuh Sadli Ie.
