Ambon, Jendelakita.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mesti menjadi komitmen semua stakeholder untuk menyukseskan penyelenggaraannya, agar berjalan damai, lancar, bebas dari fitnah dan hoaks.
Organisasi Kepemudaan (OKP) juga mesti menjadi bagian dalam mewujudkan pilkada yang damai tanpa hoaks.
Namun sangat disayangkan, salah satu OKP, yakni Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM)
Justeru terlihat seperti alat politik praktis.
Hal itu terlihat dari tuduhan salah satu ketua bidang di PWPM Maluku, Farham Sunet, terhadap Penjabat (Pj) Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Jais Ely, yang dinilainya tidak netral dalam pilkada 2024.
Tuduhan Farham Sunet tersebut ditanggapi oleh pengurus Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) SBB, Darman Wance, sebagai sesuatu yang tanpa dasar dan berpotensi menimbulkan fitnah, serta merusak kredibilitas Jais Ely sebagai Pj Bupati.
“Kami melihat tuduhan tersebut lebih sarat kepentingan elektoral, karena sebagai pengurus salah satu partai politik dan pendukung pasangan calon (paslon) tertentu, Farham Sunet panik, karena kandidat calon gubernur-wakil gubernur yang mereka usung atau dukung tingkat keterpilihannya sangat kecil di SBB,” kata Darman Wance, melalui rilisnya kepada media ini di Ambon, Jumat (18/10/2024).
Menurut Darman Wance, merupakan fakta bahwa paslon yang diusung oleh partainya Farham Sunet tingkat keterpilihannya sangat kecil.
Hal itu membuatnya menyebarkan hoaks bahwa pj. bupati SBB tidak netral.
“Padahal sejak dipimpin oleh saudara Jais Ely, progres sentuhan pelayanan di kabupaten SBB mengalami perubahan yang sangat signifikan,” kata Darman Wance.
Dia mengatakan, saat ini Jais Ely terus berkonsentrasi menyelesaikan berbagai persoalan mendasar di kabupaten yang berjuluk Saka Mese Nusa itu dengan turun langsung ke masyarakat melihat dan menyerap aspirasi mereka, untuk selanjutnya dieksekusi dalam berbagai kebijakan.
Dia menilai, tuduhan Ketidaknetralan pj. bupati SBB adalah bentuk penolakan perubahan yang telah dilakukan oleh salah satu putra terbaik Maluku itu.
“Di tengah keseriusan pj. bupati SBB melakukan berbagai langkah perubahan, masih saja ada orang-orang yang menyebar hoaks dan menjurus kepada fitnah terhadap kredibilitas Penjabat Bupati, Dr.M.Jais Ely,M.si,” ujarnya.
Dia menjelaskan, komitmen Jais Ely dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBB dalam mendukung kesuksesan pilkada sangat jelas, baik dari segi dukungan dana maupun program.
Hal ini terlihat dari kolaborasi Pemkab SBB dengan semua stakeholder dalam menyukseskan pilkada yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.
“Jadi sangat tidak benar tuduhan-tuduhan yang dialamatkan ke Pj. bupati SBB seperti yang disampaikan oleh salah satu pengurus PWPM Maluku itu,” tuding Darman Wance.
Dia justru mengapresiasi kinerja dan komitmen pj. bupati dalam setiap kebijakan dan program pembangunan yang dibuat.
“Kami sangat menyesali teman-teman di PWPM Maluku, khususnya saudara Farham yang terkesan menyeret ke-independensian PWPM Maluku, dengan membawa-bawa nama PWPM ke dalam arena politik praktis. Padahal PWPM adalah organisasi kader. Jangan karena kepentingan politik pribadi, PWPM Maluku dipakai sebagai alat yang justru akan merusak kredibilitas organisasi, khususnya PWPM Maluku,” ungkapnya.
Dia berharap, PWPM Maluku dapat menjaga independensi sebagai organisasi kader yang jauh dari keberpihakan politik.
Dikatakan, PWPM Maluku adalah organisasi independen yang merupakan rumah besar bagi kader-kader Pemuda Muhammadiyah Maluku, yang tentu berdiaspora di berbagai institusi politik.
Dia menambahkan, dalam moment pilkada, tuduhan Farham Suneth yang mengatasnamakan PWPM Maluku tentu tidak murni, lantaran posisinya sebagai pengurus salah satu parpol, yang secara politik memberikan dukungan ke calon gubernur-wakil gubernur tertentu.
“Apa yang dilakukan Farham Sunet juga sangat berimplikasi bagi eksistensi gerak dakwah PWPM Maluku,” tandas Darman Wance. (*)
