Kondisi Jembatan Wai Ela di Negeri Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. (Foto : Tribun Ambon)
Ambon, Jendelakita.com – Selama bertahun-tahun, kerusakan jembatan Waiela Ela yang terletak di Negeri Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah tidak ditangani oleh pemerintah.
Padahal ia merupakan akses utama warga dari dan menuju Mamala, negeri yang termasyhur dengan tradisi pukul sapunya.
Setiap kali papan di lantai jembatan rusak, warga berinisiatif meminta sumbangan dari setiap kendaraan yang lewat.
Upaya swadaya itu sudah dilakukan warga bertahun-tahun, lantaran tidak ada tindakan perbaikan yang serius dari pemerintah.
Menyikapi kondisi itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku meminta penjelasan dari instansi teknis yang membidangi masalah tersebut yakni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku.
Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Provinsi Maluku, Ambon, Rabu (16/7/2025), Komisi III mempertanyakan kemampuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam menangani jembatan Waiela Ela.
“Warga sampai harus minta-minta dari kendaraan yang lewat, sekadar membeli bahan untuk perbaikan. Ini fasilitas umum, tanggung jawab pemerintah, bukan masyarakat. Kalau sudah seperti ini artinya negara absen,” kata Anggota Komisi III DPRD Maluku, Reza Mony, dalam rapat.
Dia mengatakan, kerusakan Jembatan Wai Ela sudah berlangsung lama. Namun perbaikan yang dilakukan selama ini hanya bersifat sementara dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Kita ini tiap tahun cuma ganti kayu lagi, ganti kayu lagi. Kapan berakhirnya? Apakah ada progres konkret dari pemerintah? Atau perlu dinaikkan statusnya ke jalan nasional, atau usulkan lewat Inpres? Ini harus jelas,” tanya Mony tegas.
Menurut dia, kondisi jembatan itu bukan sekadar soal aksesibilitas, tetapi juga menyangkut keselamatan warga.
Dia mendesak agar pemerintah daerah tidak menunggu jatuhnya korban jiwa baru bertindak.
“Ini bukan soal jembatan saja, ini soal keselamatan. Kalau dibiarkan, bisa membahayakan pengguna,” ucapnya.
Menanggapi pernyataan Reza Mony itu, salah satu pejabat di Dinas PUPR Maluku mengatakan bahwa Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp400 juta untuk merehabilitasi jembatan Wai Ela pada 2025 ini.
Dia menjelaskan, paket pekerjaan itu dirancang untuk perbaikan lantai jembatan, meski belum mencakup penguatan struktur.
“Untuk tahun 2025, telah diusulkan satu paket pekerjaan rehabilitasi lantai jembatan dengan pagu Rp400 juta, melalui mekanisme pengadaan langsung,” ujar pejabat yang mewakili Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR itu.
Dia mengungkapkan, sebenarnya, proses awal pengadaan telah dimulai sejak Mei. Dokumen teknis juga sudah diserahkan kepada pejabat pengadaan sejak awal Juli.
Namun, proses tinjau ulang (review) belum bisa dilakukan, lantaran masih menunggu petunjuk teknis dari regulasi pengadaan terbaru.
“Pekerjaan masih menunggu persetujuan dan kejelasan regulasi lanjutan. Harapannya, bila desain ulang dilakukan, pembangunan jembatan baru bisa direncanakan secara matang sesuai kondisi lapangan,” ungkapnya.
Pemimpin rapat, Ketua Komisi III Javet Djemy Pattiselanno memandang, Pemprov Maluku harus memiliki rencana jangka panjang terpadu terhadap infrastruktur terdampak bencana, termasuk Wai Ela.
Dikatakan, Pemprov dan BPJN Maluku harus duduk bersama membahas status jembatan dan mendesain ulang.
“Ini penting agar tidak terus menerus jadi beban tahunan tanpa penyelesaian nyata,” tegasnya. (DR/RR)
