Ambon, Jendelakita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi Maluku di Ambon, Jumat (12/07/2024).
Menurut Anggota DPRD Maluku, Anos Yeremias, kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka berdiskusi soal pembahasan anggaran di Bumi Raja-Raja.
“Mereka datang ke sini hanya meminta informasi, sekaligus berdiskusi tentang pembahasan anggaran di DPRD Provinsi Maluku dalam mengurus rakyat Maluku,” kata Anos Yeremias kepada wartawan di sela-sela kunjungan.
Yeremias menjelaskan, informasi yang disampaikan kepada para wakil rakyat dari provinsi yang menjadi pusat pemerintahan Indonesia itu, bahwa kendala di Maluku adalah anggarannya yang minim. Padahal karakteristik wilayahnya kepulauan.
Kondisi itu tentu membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk membangun wilayah dan masyarakat Maluku.
Yeremias mengatakan, Provinsi Maluku sangat luas, meskipun jumlah penduduknya sedikit. Kemampuan keuangan daerah tidak mampu untuk membiayai program dan kegiatan di seluruh wilayah Maluku.
Mengutip dari malukuprov.go.id, Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 712.479,65 km², terdiri dari 92,4 persen perairan (658.294,69 km²) dan 6,5 persen daratan (54.185 km²), dengan luas wilayah pengelolaan 0 -12 mil adalah 155.278,25 km2.
Dijelaskan oleh Yeremias bahwa hingga hari ini, intervensi program dari Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih sangat terbatas.
Sementara saat ini, Maluku tidak dalam keadaan baik-baik saja lantaran gempuran curah hujan sangat tinggi disertai banjir dan longsor, yang menyebabkan infrastruktur jalan dan jembatan rusak di sejumlah kabupaten.
Akibatnya, beberapa wilayah terisolasi lantaran terputusnya akses barang dan orang. Kondisi ini disusul dengan mahalnya harga sejumlah bahan pokok yang dipasok dari sentra-sentra produksi, yang sebagiannya terisolasi.
Yeremias menjelaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku sangat kecil. Banyak program dan kegiatan yang tidak terakomodir dalam APBD.
“Itu karena apa? Karena kemampuan daerah kita dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita juga masih kecil. PAD kita yang terbesar hanya dari pajak yang kita dapat dari kendaraan bermotor. Itu pun hasilnya di bagi ke 11 kabupaten/kota, sehingga menyebabkan APBD kita di Maluku sangat kecil,” terangnya.
Dia berharap, pertemuan dengan para wakil rakyat dari Provinsi DKI Jakarta itu dapat memberikan dampak positif bagi keuangan daerah maupun pembangunan di Maluku.
“DKI juga punya masalah yang kompleks. Tetapi karena kekuatan anggaran mereka begitu besar, sehingga mereka sanggup dan mampu membiayai setiap program untuk kepentingan rakyat DKI,” ungkapnya.
Dia menambahkan, melalui pertemuan dua lembaga itu terjadi saling berbagi informasi, sehingga diharapkan kendala di Maluku dapat teratasi. (RLA)
