Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (berdiri) memberikan sambutan pada Rapat Paripurna HUT ke-81 Provinsi Maluku di Gedung DPRD, Ambon, Rabu (19/8/2026). Ralat dipimpin Ketua DPRD Maluku, Benhur Watubun (dua dari kiri)
Ambon, Jendelakita.com – Pada 19 Agustus 2026 ini, Provinsi Maluku menapaki usia ke-81 tahun. Namun, masih dihantui persoalan lama, yakni biaya pembangunan yang mahal dan pelayanan publik belum merata.
Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun mengatakan, hal yang mendasari persoalan tersebut adalah karakter daerah kepulauan yang belum sepenuhnya dipahami dalam kebijakan nasional.
Hal itu disampaikannya saat Rapat Paripurna HUT ke-81 Provinsi Maluku di Gedung DPRD, Ambon, Rabu (19/8/2026), dengan tema “Maluku Bersatu, Maju Membangun Negeri.”
Benhur mengakui sejumlah kemajuan yang telah dicapai. Namun, ada juga PR besar yang butuh intervensi serius dari pusat sampai kabupaten/kota.
“Keunggulan dan kemajuan di bidang masing-masing patut kita syukuri. Namun, kenyataan Provinsi Maluku masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan intervensi kebijakan pemerintah,” ujar Benhur.
Menurut dia, logika anggaran yang dipakai sekarang belum cocok untuk Maluku.
“Sebagai daerah kepulauan, kebutuhan pelayanan publik sangat mahal karena masyarakat tersebar di banyak pulau. Karakter biaya kepulauan belum sepenuhnya terakomodasi dalam formula pembagian dana alokasi umum,” ucapnya.
Akibatnya, transfer ke daerah jadi seret. Pembangunan pun berjalan di tempat dan ketimpangan makin lebar.
Untuk itu, Benhur Watubun mendesak agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan. Ia menilai UU itu menjadi kunci untuk memotong biaya tinggi dan memperkuat konektivitas antarpulau.
Ia juga menyorot proyek strategis dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Pembangunan, ucapnya, harus berdampak langsung kepada anak-anak Maluku.
Ia turut mengingatkan soal hak masyarakat adat. Mengutip Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, politisi PDI Perjuangan itu meminta negara memberi kepastian hukum.
“Pembangunan tidak boleh mengorbankan masyarakat adat yang secara turun-temurun menjaga dan mengelola wilayahnya,” tegasnya.
Di tengah tantangan itu, Ia mengajak warga kembali ke nilai dasar orang basudara dan pela gandong sebagai perekat.
“Marilah kita bersatu, terus berbuat baik, saling mendukung dan bersama-sama bekerja untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Maluku,” ajaknya.
Ia juga memberi apresiasi ke Pemerintah Daerah, bupati/wali kota, BUMN, BUMD, dunia usaha, dan semua pihak yang sudah ikut membangun Maluku.
Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyebut perjalanan Maluku tidak lepas dari tradisi dan semangat persaudaraan.
“Kita orang Maluku adalah orang-orang yang dibesarkan dengan tradisi dan kearifan para leluhur, dengan rasa bersatu dan semangat untuk maju,” ujar Hendrik.
Ia berterima kasih kepada DPRD Maluku, Forkopimda, raja-raja, tokoh agama, pemuda, dan seluruh masyarakat. Sekaligus minta maaf jika masih ada target pelayanan yang belum tuntas.
“Atas nama pemerintah daerah, pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat ulang tahun Provinsi Maluku yang ke-81,” katanya.
Perayaan HUT ke-81 Maluku ini menjadi pengingat agar pemerataan, pengakuan adat, dan konektivitas kepulauan harus jadi prioritas agar Maluku benar-benar keluar dari ketertinggalan.
