Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Swantje John Laipeny
Ambon, Jendelakita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku melalui Komisi II meminta PT. Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku untuk menutup sementara Satuan Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Tepa, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Pasalnya, ada dugaan SPBU tersebut menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) bukan kepada masyarakat. Melainkan kepada pengecer ilegal dengan harga yang lebih tinggi. Akibatnya, ketika sampai kepada masyarakat, BBM tersebut menjadi sangat mahal.
Selain itu, ada indikasi penimbunan yang dilakukan oleh pihak SPBU di gudang milik pribadi untuk selanjutnya dijual dengan harga tinggi.
“Harga resmi pertalite di SPBU sekitar Rp12.800. Tapi sore hari masyarakat sudah membeli dengan harga Rp18.000 per liter. Bahkan ada yang menjual hingga Rp500 ribu untuk sekitar 33 liter,” kata Wakil Ketua Komisi II Swantje John Laipeny dalam rapat bersama mitra BUMN yakni PT. Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, PT. PLN, dan Bulog Divisi Regional Maluku – Maluku Utara di ruang Komisi II, Senin (1/12/2025).
Politisi Gerinda itu juga menyoroti temuan 15 – 20 drum BBM yang disimpan di sebuah gudang pribadi dekat pantai, bukan di fasilitas resmi Pertamina.
Kondisi ini dinilai sangat merugikan warga pulau-pulau kecil, terutama ketika musim angin barat yang kerap menghambat distribusi BBM.
John Laipeny juga mengkritisi kebijakan SPBU yang hanya beroperasi mulai pukul 09.00 WIT, tanpa penjelasan jelas. Padahal, masyarakat membutuhkan BBM sejak pagi hari untuk menunjang aktivitas ekonomi.
Laipeny menegaskan, pihaknya menunggu langkah tegas Pertamina dan pemerintah daerah terkait maslaah itu.
Dia menegaskan, jika tidak ada tindakan tegas, dirinya akan turun langsung untuk memeriksa kondisi di lapangan.
“Kalau tidak ada jawaban, saya yang turun langsung. Masyarakat sudah sangat dirugikan,”ucapnya tegas
Sales Branch Manager Maluku II PT. Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Yasudah, menegaskan pihaknya akan segera melakukan pengecekan langsung.
“Kami akan cek langsung di lapangan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, termasuk alasan pembatasan pembelian BBM,” ucapnya. (RR)
