Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun


Ambon, Jendelakita com – beberapa hari terakhir, sejumlah siswa di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kota Tual Provinsi Maluku mengalami keracunan akibat konsumsi Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program nasional.

Peristiwa ini memicu pergunjingan di kalangan masyarakat hingga DPRD Provinsi Maluku.

“Presiden Prabowo Subianto harus mengevaluasi mekanisme penyaluran MBG,” kata Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun kepada wartawan di baileo rakyat Karang Panjang, Ambon, Jumat (26/9/2025).

Dia menyarankan agar anggaran MBG dikasih kepada orang tua siswa, agar mereka yang mengelola dan menyiapkan makanan bagi anak-anaknya. Namun tetap dalam pengawasan dinas terkait dan badan gizi di daerah.

“Kalau orang tua yang kasih makan anak mereka, maka tidak mungkin anak mereka keracunan. Tapi kalau orang lain yang kasih makan, maka bisa saja ada faktor kesengajaan sehingga anak/siswa keracunan,” ujarnya.

Dia menilai, keberadaan tim gizi dalam hal ini Badan Gizi Nasional tidak berguna.

“Tim itu tidak berguna. Kan dari dulu itu menghambat saja semua hal. Untuk itu, Presiden harus mengambil langkah yang revolusioner untuk penanganan masalah ini,” ucapnya.

Dijelaskan, secara nasional, terdapat lebih dari 5.000 orang atau siswa yang keracunan akibat MBG.

“Dan itu fatal bagi pembangunan bangsa. Makanan ini harus sehat, memenuhi empat sehat lima sempurna, supaya generasi kita menjadi generasi yang cerdas dan hebat-hebat,” tegasnya.

“Bayangkan saja, kalau orang/siswa makan makanan dari program MBG dan kena racun, maka sekolah atau orang tua bisa wanti-wanti anaknya untuk tidak boleh lagi makan makanan bergizi, bayangkan itu ! Karena itu sebuah kamuflase makanan bergizi. Padahal program bagus, tapi dalam implementasinya tidak baik,” imbuhnya.

Menurut dia, biasa saja satu orang yang menangani MBG untuk wilayah A, tapi juga berperan sebagai penyedia pada level sub di tempat lain.

“Kalau sub makanan untungnya sedikit, makanya yang rugi itu korban, yaitu anak-anak/siswa,” terangnya.

Politisi PDI Perjuangan itu meminta Presiden Prabowo Subianto meninjau ulang program MBG dari aspek penyalurannya.

“Namun kalau Presiden pertahankan karena visinya silahkan saja,” tandasnya. (RR)

By admin