Rapat Komisi II DPRD Maluku dengan mitra para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi. Rapat beragendakan pembahasan capaian realisasi program/kegiatan dan anggaran OPD tahun 2024
Ambon, Jendelakita.com – Kepala Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Ilham Tauda menyampaikan, Nilai Tukar Petani (NTP) di daerah itu pada Oktober 2024 sebesar 98,86.
Hal itu dia sampaikan saat rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku di baileo rakyat Karang Panjang Ambon, belum lama ini.
“Memang betul nilai tukar petani kita pada 2020 itu 97,68. Kemudian pada 2023 naik menjadi 104. Artinya 2021 (sebesar) 102, 2022 (sebesar) 104,85, 2023 (sebesar) 104,81, dan pada Oktober (2024) kita tercatat 98,86,” kata Ilham Tauda.
Dia menjelaskan, beberapa komponen yang turut berpengaruh terhadap nilai tukar petani dalam biaya produksi antara lain biaya transportasi dan bayar upah.
“Termasuk juga biaya BBM yang sangat tinggi di dalam pengolahan pasca panen,” jelasnya.
Dikatakan, dari semua sub sektor pertanian, hanya sub sektor tanaman pangan yang hingga saat ini NTP belum mencapai 100.
“Di antaranya pengembangan untuk padi, jagung dan kedelai,” ujarnya.
Sedangkan untuk tanaman perkebunan, holtikultura dan peternakan NTP relatif bisa di atas 100 dan fluktuatif.
“Jadi rata-rata sudah mencapai di atas 100, sehingga perhatian besar kita itu adalah Nilai Tukar Petani khususnya untuk petani padi,” terangnya.
Ilham Tauda mengungkapkan, pihaknya beberapa kali melakukan monitoring, meninjau langsung para petani.
Dari hasil monitoring itu diketahui, biaya produksi yang dikeluarkan para petani cukup tinggi.
“Karena rata-rata satu hektar bisa berkisar Rp 10-15 juta. Saat ini Harga Pokok Penjualan (HPP) untuk zona tiga Maluku Rp13.500. Kalau kita hitung-hitung adalah sekitar Rp 12 juta. Tapi ada biaya lain yang berpengaruh terhadap keuntungan mereka, sehingga biaya-biaya lain seperti transportasi itu yang bisa kita bijaki melalui subsidi transportasi,” ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya telah menjalin kerjasama dengan Perum Bulog Divisi Regional Maluku dan Maluku Utara agar dapat menyerap seluruh hasil panen petani padi di daerah itu.
Saat ini, gabah dan beras petani di Maluku telah terserap sebanyak 250 ton oleh Bulog.
“Jadi kita ada komitmen bahwa kalau gabah dan beras petani bisa diserap oleh Bulog, maka selama ini (beras) yang diantarpulau-kan dari Sulawesi bisa kita hentikan dan kita memanfaatkan produksi yang dari petani kita,” tandasnya.
Rapat Komisi II DPRD Provinsi Maluku dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah setempat dipimpin Ketua Komisi II Irawadi, didampingi para wakil ketua, masing-masing Nita Bin Umar dan Jhon Laipeny. Para anggota yang hadir antara lain Andreas Taborat, Al-Hidayat Wadjo dan Ridwan Nurdin.
Sementara pihak mitra yang hadir yakni Kadis Pertanian Ilham Tauda, Kadis ESDM Abdul Haris, Kadis Kehutanan Haikal Baadilla, Kadis Kelautan dan Perikanan Erawan Asikin, Kadis Lingkup Hidup Roy Siauta dan Kadis Ketahanan Pangan Faradilla Attamimi. Mereka hadir bersama sekretaris dinas dan para staf.
Rapat tersebut beragendakan pembahasan capaian realisasi program/kegiatan dan anggaran OPD mitra Komisi II tahun 2024.(RR)
