Ambon, Jendelakita.com – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melakukan tiga langkah strategis, demi mengantisipasi kerawanan yang mungkin terjadi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yang akan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.
Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku Daniel Indey, memaparkan tiga langkah strategis itu pada Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024, yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat di Hotel Santika, Ambon, Selasa malam (10/9/2024).
Menurut Indey, pihaknya mengefektifkan pertemuan dengan unsur inteligen yang ada di daerah, dalam upaya memitigasi potensi-potensi kerawanan yang mungkin terjadi menjelang dan saat berlangsungnya pilkada.
“Sebagaimana potensi-potensi kerawanan yang telah digambarkan oleh Bawaslu maupun yang disampaikan oleh Polda Maluku, juga dari Kodam XVI Pattimura dan Binda (Badan intelijen Negara di Daerah), kita di sini membutuhkan sebuah sinergitas kolaborasi dari unsur-unsur intelijen daerah yang ada untuk bersama-sama mengantisipasi kerawanan yang bisa saja terjadi sepanjang proses tahapan pilkada,” kata Daniel Indey.
Berikut tiga langkah strategis yang disampaikan Daniel Indey dalam pemaparannya.
Pertama, mengumpulkan para tokoh agama yang ada di Maluku, tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam suatu rapat koordinasi (rakor), yang dijadwalkan 19 September 2024.
Rakor tersebut bertujuan untuk mendiskusikan peran serta para tokoh agama dalam memantau perkembangan politik bersama Badan Kesbangpol Provinsi Maluku, selama berlangsungnya pilkada.
Kedua, mengandeng sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kepemudaan (OKP) untuk melakukan kegiatan pencegahan, agar pilkada nantinya dapat berlangsung aman dan damai.
Ormas dan OKP tersebut akan dikumpulkan dalam suatu diskusi bertajuk “Duduk Bacarita Bersama Ormas dan OKP”, yang akan digelar pada 20 September 2024.
Ketiga, menggelar rakor bersama para lurah/kepala desa dan camat secara virtual. Sebanyak 1.200 kepala desa, 35 lurah dan 118 camat akan mengikuti rakor tersebut.
“Ini supaya kita menggali informasi dan masukan-masukan strategis dari garda terdepan pemerintahan kita, karena kepala desa/lurah yang akan berhadapan langsung atau terlibat secara langsung dalam proses pilkada, terutama pada saat pemungutan suara,” jelas Daniel Indey.
Dia mengatakan, pihaknya membutuhkan kerjasama dan komitmen dari semua unsur pemerintahan di segala tingkatan.
“Tentunya juga sinergitas dan kolaborasi dengan pihak TNI dan Polri dan stakeholder terkait lainnya,” ungkapnya.
Dikatakan, terkait hal tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Maluku bersama dengan jajarannya yang ada di kabupaten kota intens melakukan update terkini perihal perkembangan politik di wilayah masing-masing.
“Dan rapat-rapat teknis senantiasa kita lakukan, baik lewat virtual maupun langsung, sehingga potensi-potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam penyelenggaraan tahapan pilkada secara dini dapat diatasi,” terangnya.
Sementara terkait pemanfaatan teknologi informasi berupa aplikasi Si Pantau (Sistem Informasi Pemantauan Pemilu dan Pilkada), digunakan untuk mengupdate data yang diambil dari Kesbangpol dan KPU kabupaten/kota.
Update data tersebut dilaporkan setiap hari kepada Menteri Dalam Negeri.
“Selalu di-update sehingga hasilnya menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Sedangkan terkait upaya menangkal isu hoax dan lainnya, Kesbangpol Provinsi Maluku bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) setempat.
Kerjasama dan koordinasi juga dilakukan untuk penduduk yang belum memiliki KTP.
“Kita mendorong bersama-sama untuk melakukan perekaman data dari pemilih-pemilih yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, tetapi belum memiliki KTP. Ini kita dorong terus Dinas Dukcapil Provinsi maupun kabupaten/kota,” pungkas Indey dalam pemaparannya.
Pewarta : Rosni Marasabessy
Editor : Rosni Marasabessy
