Ambon, Jendelakita.com – Total lahan padi sawah dan gogo di provinsi Maluku sebesar 25.000 hektar (ha) Namun, 6.200 hektar di antaranya tidak produktif.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertanian (Kadistan) Provinsi Maluku, Ilham Tauda, saat rapat kerja dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat di baileo rakyat Karang Panjang, Ambon, Senin (11/11/2024).
“Total lahan 25 ribu hektar untuk padi sawah dan padi gogo. Dari 25 ribu itu, 19 ribu masuk kategori lahan produktif, 6.200 masuk lahan kategori tidak produktif, karena ada masalah, salah satunya jaringan irigasi,” kata Ilham Tauda.
Dia menjelaskan, tingkat kerusakan yang mengakibatkan 6.200 hektar lahan itu tidak produktif meliputi klasifikasi atau status primer, sekunder hingga tertier.
Dia juga menyampaikan, Pihak Distan Maluku ditargetkan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 16.648 hektar padi gogo untuk 2024.
“(Dari 16.648 hektar itu) yang terbesar ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar seluas 12.000 hektar, dan baru terealisasi 4.000 hektar,” jelasnya.
Sementara itu, untuk pengembangan pangan strategis, baik lahan basah maupun kering, pihaknya tidak menggunakan APBD. Semuanya bersumber dari APBN. Untuk itu, pihaknya juga harus memenuhi target nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
“Dalam perkembangan terakhir, Pemerintah Pusat khususnya melalui Kementerian Pertanian tidak bisa mendistribusikan benih, khususnya untuk padi gogo. Alasannya, karena beberapa penangkaran kita di wilayah ini tidak mampu menghasilkan kebutuhan benih atau tidak cukup, sehingga harus didatangkan dari luar Maluku, terutama Surabaya,” bebernya.
Namun, kondisi terbaru yang terjadi justru pihak ketiga tidak bisa mendistribusikan benih itu ke Maluku. Akibatnya, target produksi yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat tidak terpenuhi.
“Beberapa waktu lalu kami diinformasikan, berdasarkan hitungan mereka bahwa pihak ketiga tidak bisa mendistribusi kebutuhan benih tersebut untuk memenuhi target kita di Maluku, sehingga praktis sampai dengan saat ini baru mencapai 38 persen atau 6.400 hektar dari target nasional yang diberikan kepada kita di Maluku,” tandasnya.
Rapat Komisi II DPRD Provinsi Maluku dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah setempat dipimpin Irawadi, didampingi para wakil ketua, masing-masing Nita Bin Umar dan Jhon Laipeny. Para anggota yang hadir antara lain Andreas Taborat, Al-Hidayat Wadjo dan Ridwan Nurdin.
Sementara pihak mitra yang hadir antara lain Kadis Pertanian Ilham Tauda, Kadis ESDM Abdul Haris, Kadis Kehutanan Haikal Baadilla, Kadis Kelautan dan Perikanan Erawan Asikin, Kadis Lingkup Hidup Roy Siauta dan Kadis Ketahanan Pangan Faradilla Attamimi. Mereka hadir bersama sekretaris dinas dan para staf.
Rapat tersebut beragendakan pembahasan capaian realisasi program/kegiatan dan anggaran OPD mitra Komisi II tahun 2024. (RR)
