Salah satu pusat jaringan listrik di kabupaten terjauh dan terluar, Maluku Barat Daya (MBD)
Ambon, Jendelakita.com – Saat ini, di Provinsi Maluku masih terdapat 136 desa yang belum teraliri listrik.
Kondisi itu terungkap lewat pernyataan General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Awat Tuhuloula, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dan baileo rakyat Karang Panjang Ambon, awal pekan ini.
Tuhuloula menyampaikan, pada 2024, PLN mencatat masih ada puluhan desa di berbagai kabupaten di Maluku yang belum terjangkau jaringan listrik, terutama di wilayah terpencil dan terluar yang secara geografis sulit diakses.
“Jumlah desa yang belum terlistriki saat ini tercatat sebanyak 136 desa. Kami menyadari bahwa listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Namun upaya untuk melistriki seluruh desa memerlukan proses bertahap, dukungan anggaran, serta tantangan teknis dan geografis yang harus diatasi,” kata Awat Tuhuloula.
Menurut dia, PLN telah menyusun rencana bertahap dalam menyambungkan jaringan listrik ke desa-desa tersebut. Program itu akan dilaksanakan mulai 2025 dan ditargetkan selesai pada 2027.
Dia merincikan, pada 2025 ditargetkan 50 desa mulai dialiri listrik. Sedangkan pada 2026 menyusul 42 desa yang dilistriki. Sisanya 44 desa akan dilayani pada 2027.
Dia menjelaskan, prioritas desa-desa yang akan dilistriki ditentukan berdasarkan kesiapan infrastruktur, jumlah penduduk, dan pertimbangan teknis lainnya.
Fasilitas PLN di MBD
“Kami mohon dukungan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, agar proses ini berjalan lancar. Kami juga mengimbau masyarakat untuk bersabar dan mendukung proses pembangunan infrastruktur listrik ini,” ujar Tuhuloula.
Dikatakan, sebagian besar desa yang belum terlistriki berada di wilayah-wilayah yang secara geografis cukup menantang, seperti pulau-pulau kecil, wilayah pegunungan, dan daerah terpencil yang belum memiliki akses jalan memadai.
Selain itu, besarnya anggaran yang dibutuhkan juga menjadi tantangan tersendiri.
Meski demikian, Tuhuloula menegaskan bahwa PLN tetap berkomitmen untuk mewujudkan elektrifikasi desa secara menyeluruh demi mendukung program pemerintah dalam pemerataan pembangunan nasional.
Menanggapi pemaparan dari pihak PLN, Komisi II DPRD Provinsi Maluku menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya di desa-desa yang belum mendapatkan akses listrik.
“Kami memahami bahwa listrik bukan hanya soal penerangan, tetapi juga soal pendidikan, kesehatan, dan perekonomian warga. Karena itu, Komisi II akan terus mengawasi dan mendorong agar proses elektrifikasi ini dilakukan secara adil dan tepat waktu,” ujar perwakilan Komisi II.
DPRD juga meminta agar PLN transparan dalam menyampaikan progres pembangunan serta membuka ruang koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah kabupaten/kota agar program ini tidak mengalami hambatan birokrasi. (DR/RLA)
Fasilitas PLN di MBD
