Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Irawadi
Ambon, Jendelakita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku melalui Komisi II menggelar rapat dengan Dinas Pertanian setempat dan Perum Bulog Divre Maluku-Maluku Utara dalam upaya mencari solusi atas penyerapan beras petani yang ditolak Bulog.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II Irawadi di ruang Komisi II DPRD Maluku,l di Ambon, Senin (29/9/2025).
“Bulog sejatinya berfungsi sebagai operator yang menjalankan regulasi dari Badan Ketahanan Pangan (BKP) nasional. Seluruh kebijakan yang dilaksanakan Bulog merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Bapdan Ketahanan Pangan. Jadi, hal teknis seperti penentuan harga Surat Penetapan Harga Pembelian (SPHP) gabah kering giling dan lainnya tetap mengacu pada aturan tersebut,” kata Irawadi kepada wartawan, usai rapat.
Menurut dia, telah terjadi miskomunikasi antara petani dengan Bulog terkait harga gabah.
Berdasarkan surat edaran BKP, harga gabah kering giling ditetapkan sebesar Rp8.000 per kilogram. Namun, Bulog sempat menawar dengan harga Rp7.600 per kilogram. Hal itulah yang menimbulkan persoalan di lapangan.
“Persoalan itu muncul tiga minggu lalu saat transaksi berlangsung. Padahal harga sudah ditetapkan pemerintah, sehingga tidak perlu dinegosiasikan lagi. Kini harga sudah kembali normal,” jelas Irawadi
Dia menjelaskan, rapat tadi juga membahas seputar rencana pembangunan gudang Bulog di beberapa kabupaten/kota di Maluku, di antaranya di Maluku Barat Daya (MBD), Tual dan Kepulauan Tanimbar (KKT).
Dikatakan, pembangunan gudang tersebut bertujuan untuk memperpendek jalur distribusi bahan pangan pokok seperti beras, minyak goreng dan gula, agar lebih cepat dan mudah menjangkau masyarakat.
“Dengan danya gudang baru di beberapa daerah, penyaluran bahan pangan pokok bisa lebih dekat ke masyarakat. Ini merupakan program Bulog ke depan,” imbuhnya
Sementara itu, terkait rencana Komisi II untuk melakukan pengawasan langsung ke fasilitas milik Bulog, dijawab Irawadi bahwa hal tersebut akan disesuaikan dengan kondisi anggaran yang saat ini sangat terbatas.
“Anggaran lagi kosong, jadi kemungkinan belum bisa dilakukan,” tandasnya. (DR/RR)






