Ambon, Jendelakita.com – Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota Ambon membangun mental kerja yang adaptif, disiplin, dan responsif dalam menghadapi tekanan keuangan daerah serta tantangan pelayanan publik sepanjang tahun 2026.
Penegasan tersebut disampaikan Bodewin saat memimpin apel perdana Pemerintah Kota Ambon tahun 2026, yang berlangsung di halaman Balai Kota Ambon, Senin pagi (05/01/2026). Apel diikuti pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pejabat struktural, ASN, hingga tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Ambon.
Dalam arahannya, Wattimena menekankan bahwa kondisi fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah menuntut seluruh ASN memiliki pola kerja baru yang lebih fleksibel, cepat, dan berorientasi pada solusi.
Dia mengatakan, tantangan keuangan bukan hanya dialami Kota Ambon, tetapi hampir seluruh daerah di Indonesia, akibat tekanan ekonomi dan keterbatasan anggaran pemerintah.
“Terima kasih kepada ASN yang sudah memahami kondisi keuangan yang kita hadapi bersama. Ini menunjukkan rasa memiliki sebagai bagian dari Pemkot Ambon,” kata Wattimena.
Ia menilai sikap memahami kondisi daerah tersebut menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas birokrasi dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran.
Dia menyampaikan, ASN tidak lagi dapat bekerja dengan pola lama yang lamban dan birokratis.
Dikatakan, aparatur pemerintah harus mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan situasi, serta menghadirkan pelayanan yang efektif bagi masyarakat.
“ASN harus membangun mental kerja yang adaptif. Situasi berubah cepat dan tantangan semakin berat. Karena itu tidak boleh ada ASN yang bekerja biasa-biasa saja,” tegasnya.
Di a mengungkapkan, kendatipun sepanjang tahun 2025 Pemerintah Kota Ambon menghadapi tekanan fiskal, pelayanan publik tetap mampu dipertahankan dengan baik. Hal itu tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Ambon yang mencapai angka 87,7.
Menurut dia, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh ASN, yang tetap menjalankan tugas pelayanan secara maksimal, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran daerah.
“Pelayanan publik kita dinilai sangat baik oleh masyarakat,” ujarnya.
Memasuki tahun 2026, imbuhnya, tantangan keuangan daerah masih akan berlanjut. Salah satu dampak yang harus dihadapi ialah penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP/TKD) bagi ASN di lingkup Pemerintah Kota Ambon.
Sebagai langkah penyesuaian terhadap kondisi fiskal, Pemkot Ambon telah menetapkan sejumlah kebijakan sistem kerja sementara, di antaranya penerapan work from home (WFH) dan sistem kerja shift pada beberapa sektor pemerintahan.
Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga efisiensi anggaran, tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, tetapi pelayanan publik tidak boleh terganggu,” tegasnya.
Selain menyoroti disiplin birokrasi dan efisiensi kerja ASN, Wali Kota Ambon juga menegaskan komitmen Pemkot dalam menata ketertiban kawasan perkotaan, khususnya di kawasan Pasar Mardika dan terminal.
Ia memastikan, pemerintah tidak lagi memberi toleransi terhadap praktik parkir liar di badan jalan, yang selama ini menjadi penyebab kemacetan dan gangguan ketertiban lalu lintas di pusat kota.
“Parkir di badan jalan tidak akan ditolerir lagi. Penindakan akan dilakukan secara tegas,” tegas Bodewin.
Dia memastikan, penertiban tersebut merupakan bagian dari upaya Pemkot Ambon menciptakan tata kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat pengguna jalan.
Bantuan Kendaraan dari BNPB
Pemerintah Kota Ambon juga menerima bantuan kendaraan hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung operasional BPBD Kota Ambon.
Bantuan kendaraan tersebut akan dimanfaatkan dalam penanganan kondisi darurat kebencanaan, termasuk distribusi air bersih kepada masyarakat saat terjadi kekeringan di sejumlah wilayah Kota Ambon.
Bodewin berharap bantuan tersebut dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merespons berbagai situasi darurat secara cepat dan efektif.
Apel perdana tahun 2026 itu sekaligus menjadi momentum konsolidasi internal Pemkot Ambon untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan disiplin ASN, serta menjaga kualitas pelayanan publik di tengah tekanan keuangan daerah yang masih berlangsung.
Dengan penekanan pada mental kerja adaptif, efisiensi, dan loyalitas terhadap pelayanan masyarakat, diharapkan seluruh ASN mampu menjadikan tantangan fiskal sebagai momentum memperkuat profesionalisme birokrasi dan menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
