Ambon, Jendelakita.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Benhur George Watubu mengkritisi kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) yang membatasi ruang fiskal dan kewenangan bagi pemerintah daerah (Pemda)
Kepada wartawan di baileo rakyat Karang Panjang, Ambon, Rabu (8/7/2026) Benhur Watubun menyampaikan bahwa Pemerintah pusat meminta daerah mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen. Namun di sisi lain, ruang gerak fiskal dan kewenangan daerah justru dipangkas.
Kritik tersebut dilontarkan Watubun, sepulang mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Bali, beberapa waktu lalu.
“Kita harus pertajam APBD kita. Yang saya tanyakan, kita pertajam apanya?” sindir Benhur.
Politikus PDI Perjuangan ini menilai perintah Pempus agar Pemda mengoptimalkan APBD tidak akan berjalan, jika daerah tidak dikasih akses ke sumber daya dan kewenangan baru.
“Yang kita tunggu adalah semangat untuk membuka kran Transfer Ke Daerah (TKD). Transfer harus dibuka supaya ada kreativitas kita di daerah,” ucapnya.
Menurut dia, kondisi itu bukan cuma dirasakan oleh Maluku. Sejumlah provinsi dan kabupaten/kota juga mengeluhkan hal yang sama, yakni kewenangan ditarik ke pusat, uang ditahan, tapi target tetap dipaksa naik.
“Sepanjang itu tidak dibuka, jangan bilang kita harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi delapan persen. Kreativitas daerah semua diambil oleh pusat,” tegasnya.
Watubun mengibaratkan kondisi sekarang seperti “nafsu kuda tapi tenaga ayam”. Semangat daerah besar, tapi kapasitasnya dibatasi.
Dia mengakui bahwa visi Presiden Prabowo Subianto untuk membangun dari daerah sangatlah bagus. Namun, perintah tersebut tidak diterjemahkan dengan baik oleh kementerian/lembaga.
“Pikiran Presiden bagus, tetapi pembantu-pembantu Presiden tidak menerjemahkan seluruh instruksi Presiden supaya dijalankan secara baik di daerah-daerah,” ungkapnya.
Itu sebabnya, dia mendesak agar Kementerian Keuangan segera membuat terobosan. Membuka ruang transfer fiskal dan kewenangan, agar daerah bisa berinovasi dan menciptakan sumber ekonomi baru.
“Harapan kami sederhana, buka saja kran Transfer Ke Daerah. Tinggal bagaimana Kementerian Keuangan melakukan terobosan untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan daerah,” pungkasnya.
Dia menegaskan, tanpa desentralisasi fiskal yang nyata, target pertumbuhan 8 persen nasional hanya akan jadi wacana.
