Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Nita Bin Umar
Ambon, Jendelakita.com – Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Nita Bin Umar, mengatakan, hasil pengawasan tahap pertama 2026 yang dimulai pada 3 Februari lalu, sudah jauh lebih baik dibandingkan temuan pada tahun lalu.
Hal itu disampaikan Nita Bin Umar kepada wartawan, usai mengikuti acara buka puasa bersama yang diselenggarakan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Maluku di Tribun Lapangan Merdeka, Ambon, Rabu (11/3/2026).
“Alhamdulillah untuk tahun ini sudah jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Jauh lebih baik sekali, karena temuan pada 2025 betul-betul kita antisipasi dan betul-betul menekan mereka, agar tidak ada lagi temuan-temuan berikutnya. Jadi Alhamdulillah pada 2026 ini ada temuan, tetapi kurang signifikan seperti 2025. Sudah menurun sekali,” kata Nita Bin Umar.
Menurut dia, semua agenda pengawasan berjalan sesuai yang ditetapkan. “Insyaa Allah selesai Lebaran kita turun pengawasan kedua yaitu di enam kabupaten sisa,” ujarnya.
Pada pengawasan tahap pertama, DPRD Maluku memantau hasil pembangunan dan menyerap aspirasi masyarakat di lima kabupaten/kota, masing-masing Maluku Barat Daya (MBD), Kepulauan Tanimbar (KKT), Buru Selatan (Bursel), Maluku Tengah (Malteng), dan Tual.
Selanjutnya, pengawasan tahap kedua akan berlangsung di Kota Ambon, Kabupaten Buru, Seram Bagian Barat, Serak Bagian Timur, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara.
Nita Bin Umar menjelaskan, permintaan masyarakat yang diakomodir saat pengawasan tahap pertama antara lain terkait bantuan di bidang pertanian dan kehutanan, yakni anakan sapi dan pohon.
Dikatakan, masyarakat meminta agar anakan sapi yang diberikan per kelompok jangan hanya satu ekor, melainkan ditambah.
“Anakan sapi yang sebelumnya hanya satu ekor per kelompok sekarang minta tambah. Terus di kehutanan, anakan pohon, mereka minta yang pohon buah. Misal anakan rambutan, mangga dan lainnya,” terangnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) juga menyampaikan bahwa masyarakat meminta agar pengadaan-pengadaan dan bantuan yang diberikan bisa lebih tepat dan optimal.
“Hasil temuan kemarin begitu bagus. Yang kita harapkan pada 2025 tercapai. Kemarin ada temuan, tapi hal-hal kecil saja. Sudah jauh membaik. Kemarin kita sudah rapat dengan ketua komisi. Nanti setelah pengawasan di enam kabupaten sisa ini baru kita evaluasi seluruh kabupaten/kota,” tandasnya. (RLA)
