Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Maluku, Mumin Refra
Ambon, Jendelakita.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyatakan dukungannya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tahun 2026.
Dukungan ini disampaikan setelah Fraksi PKB mempelajari secara seksama Rancangan APBD (RAPBD) tahun anggaran 2026 yang diajukan oleh Pemprov Maluku, yang juga memuat rencana pinjaman daerah di dalamnya.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Maluku, Mumin Refra kepada wartawan, di Ambon, Rabu (3/12/2025).
Menurut Refra, RAPBD yang diajukan Pemprov telah memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku, sehingga pihaknya menyetujuinya menjadi APBD Maluku tahun anggaran 2026.
“Fraksi PKB menerima APBD 2026,karena kami telah mempelajari RAPBD yang diajukan oleh pemerintah provinsi, termasuk pinjaman. Bagi kami, semua persyaratan dan ketentuan telah terpenuhi,” ujarnya.
Refra menyampaikan bahwa Fraksi PKB berkomitmen untuk mengawal implementasi APBD 2026 agar program-program pembangunan dapat terealisasi secara efektif dan efisien.
F-PKB akan memastikan bahwa program pembangunan di Provinsi Maluku dilakukan secara merata di seluruh 11 kabupaten/kota.
“Kami akan bersikap responsif dan progresif terhadap upaya mewujudkan program-program fisik yang nyata, dengan tetap mengedepankan pemerataan pada 11 kabupaten/kota di Maluku,” tegas Refra.
Dia menjelaskan, APBD Maluku tahun anggaran 2026 mengalami penyesuaian, akibat dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
“APBD 2026 normal seperti biasa, kita tahu bahwa APBD kita hanya Rp 2,4 triliun lebih. Ini adalah dampak dari Inpres nomor 1 tahun 2025 yang kita kenal dengan efisiensi,” jelasnya.
Meskipun demikian, dia optimis, dengan pengelolaan anggaran yang baik, peningkatan kualitas pembangunan, dan penurunan angka kemiskinan di Provinsi Maluku dapat tercapai.
“Fraksi PKB berupaya keras, agar peningkatan kualitas pembangunan dan penurunan angka kemiskinan di bumi Maluku ini dapat teratasi dengan baik, melalui kebijakan politik makro pembangunan yang terukur dan tersistematik,” ujarnya.
Dia berharap, semua pihak dapat memberikan dukungan kepada Pemprov Maluku dalam melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan.
“Kita berharap, semua pihak memberikan support terhadap Pemerintah Provinsi Maluku, sehingga langkah kebijakan yang terukur dan tersistematik ini dapat terwujud dalam tindakan yang nyata, demi kepentingan rakyat Maluku,” tutup Refra.
Dengan dukungan dari Fraksi PKB, diharapkan APBD Maluku tahun 2026 dapat memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan di Provinsi Maluku. (RR/RS)
